World History

Sejarah Iran Modern (1779-1925)

Share the knowledge!
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someoneShare on Tumblr0Share on Reddit0
Sejarah Iran
map of Iran

Masa periode Safawiyah (1501-1722), Iran modern telah mewarisi pola institusi negara, agama, dan kesukuan (uymaq). Sejarah Iran modern dimulai sejak Tahun 1779 sampai 1925, Iran saat itu dikuasai oleh rezim dari Dinasti Qajar yang menyerupai dinasti pendahulunya. Dinasti ini merupakan rezim memusat yang lemah karena berhadapan dengan beberapa faktor kesukuan propinsial yang kuat dan tingkat independensi keagamaan yang tinggi.

Pada abad sembilan belas, serangkaian peristiwa dimulai dari penaklukkan Eropa atas Iran yang memengaruhi budaya, ekonomi, agama, dan lain-lain. Hal ini pun mengantarkan pada revolusi konstitusi tahun 1905. Selanjutnya, pembahasan ini menjelaskan peran ulama, keadaan negara atas taklukkan bangsa Eropa, dan ketegangan ulama dan negara sebelum revolusi Islam berlangsung.

Peran Ulama di Iran pada Era Modern

Pada rentangan abad delapanbelas dan abad sembilanbelas, ulama Iran mencapai tingkat otonomi yang tidak tertandingi oleh masa-masa sebelumnya, yakni kepemimpinan yang kuat dan koherensi (keterpaduan) organisasional. Otoritas keagamaan ulama dikenal sebagai seorang mujtahid atau penerjemah hukum-hukum agama (syariat). Mereka memiliki hak mengambil keputusan secara independen dan hak menafsirkan permasalahan agama berdasarkan pencapaian intelektual dan spiritual. Mereka merupakan orang-orang yang saleh dan sekaligus sebagai pimpinan spiritual dan menjadi kewajiban bagi Muslim menjadikan mereka sebagai pembimbing spiritualitas absolut (marja’I taqlid). Otoritas agama yang direbut dari rezim politik yang lemah dengan diperkokoh oleh pembentukan sitem komunikasi terbuka yang menyatukan seluruh jaringan ulama Iran dan pusat-pusat spiritual Syi’isme di Iraq. [1]

Ulama juga memperkokoh jalinan mereka dengan masyarakat umum melalui penanganan peradilan, santunan, dan harta wakaf, memimpin salat berjamaah dan berbagai upacara perayaan kelahiran, perkawinan, dan kematian. Hal ini pun menyokong pembentukan sebuah komunitas keagamaan yang independen di Iran yang secara politik relatif lebih koheren. Komunitas Muslim ini hampir tidak memiliki hirarki formal dan organisasi internal yang reguler, namun merupakan sebuah badan yang benar-benar otonom yang mampu melancarkan aksi politik dan keagamaan secara kohesif.[2]

Selanjutnya, kalangan ulama secara kuat terpengaruh oleh tradisi ketidakpedulian dan penghindaran diri terhadap keterlibatan dalam urusan politik. Mereka menghendaki pemusatan pada permasalahan keagamaan dan penghormatan terhadap otoritas negara dalam segala aspek. Mereka pun bergantung kepada negara demi pelimpahan jabatan tertentu, untuk mendapatkan tunjangan, pemberian tanah atau sejumlah derma untuk kepentingan makam suci dan sekolah-sekolah.

Pada masa kepemimpinan Fath ‘Ali Shah (1797-1834), ia menyandarkan kekuasaan pada beberapa kekuatan kesukuan, membangun makam suci, mengangkat ulama untuk beberapa jabatan pemerintahan, dan menghormati mereka sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat. Ia juga membantu dalam menekan sufisme dan menyatukan ulama dalam menentang doktrin-doktrin “heretik” (klenik).

Negara Iran pada Era Modern

Intervensi Eropa menjadikan ketegangan antara negara dan ulama. Campur tangan bangsa Eropa terhadap Iran yang pertama kali datang dalam bentuk penaklukan dan pengukuhan pengaruh mereka melalui persaingan antar kekuatan-kekuatan Eropa. Dalam rentangan abad delapanbelas dan sembilanbelas Rusia merebut kekuasaan atas barat laut Iran dan Tabriz. Pada tahun 1826 Rusia menginvasi Iran. Penguasa Tsar ingin memperluas kekuasaan dan memperoleh jalur penghubung ke Teluk Persia. Bangsa Rusia memberikan kekalahan yang hebat atas Iran pada tahun 1827, yang kemudian sesudah itu dua negara tersebut menandatangi traktat Turkomanchai.[3] Perjanjian ini memberi penguasa Rusia merebut Armenia, menguasai lautan Caspia, dan meraih poisi yang menguntungkan dalam perdangan Iran.

Antara tahun 1864-1885 gelombang baru penaklukan Rusia memuncak pada pencaplokan beberapa provinsi Iran di Asia Tengah. Serangkaian penaklukan Rusia diimbangi oleh pihak Inggris yang berusaha menguasai Afghanistan untuk mengamankan imperium India. Pada tahun 1856 Iran mencoba untuk mendapatkan kembali bekas teritorinya di barat laut Afghanistan, tetapi Inggris menyatakan perang terhadap Iran. Tahun 1857 Iran dipaksa menandatangi traktat yang menyerahkan semua klaim terhadap Afghanistan.[4] Akibat dari kebijakan Inggris ini adalah terbentuknya wilayah dominasi Rusia di Asia Tengah dan Kaukasus serta wilayah dominasi Inggris di Afghanistan.

Setelah tahun 1857 bentuk utama penetrasi Inggris dan Rusia adalah bidang perekonomian. Pada tahun 1872 pemerintahan Iran memberikan konsesi yang besar kepada Baron de Reuter dengan berbagai hak. Pada tahun 1889 Imperium Bank of Persia didirikan dengan bantuan Inggris, dan kemudian sebuah perusahaan Inggris diberikan hak monopoli industri tembakau Iran. Rusia pun demikian berusaha mencapai kompensasi ekonomi. Perusahaan penangkapan ikan di Kaspia diambil oleh Rusia (1888) dan dibentuklah Bank of Persia oleh prakasa dan bantuan Rusia (1891).

Hubungan Agama dan Negara di Iran pada Era Modern

Pada masa pemerintahan Muhammad Shah (1834-1848) keadaan diperparah dengan ketegangan antara negara dan ulama’ tentang kebijakan keagamaan anti-ulama’, dengan melanjutkan upaya mengambil metode pemerintahan dan strategi peperangan Barat. Pada tahun 1840 ia menggulingkan kekuasaan Sayyid Muhammad Baqir di Isfahan.

Ketegangan antara negara dan ulama’ semakin meningkat pada masa pemerintahan selanjutnya, Nasir al-Din Shah yang berada di bawah pengaruh menteri Mirza Taqi Khan, Amir Kabir. Pada masa ini pemerintah berusaha memperkokoh pengaruhnya dengan mempersempit yudisdiksi ulama’ dan dengan membentuk lembaga peradilan baru. Kebijakan ini mempersempit hak keagamaan ulama’ sehingga terbatas pada masjid dan tempat (makam) suci, dan berusaha menguasai dana keagamaan, mengurangi sumbangan dana, dan memprakasai pendirian sekolah-sekolah sekuler sebagai tandingan sekolah-sekolah ulama’. Negara juga berusaha menghapuskan kegiatan ta’ziyah.[5]

Pada beberapa dekade pertengahan abad sembilanbelas ulama’ menyadari diri bahwa mereka sudah tidak berdaya yang tidak hanya disebabkan oleh sikap negara yang semakin kuat, tetapi juga oleh tumbuhnya beberapa gerakan agama yang baru, seperti munculnya seruan (dakwah) yang dilakukan oleh Sayyid Ali Muhammad.[6]

Pada tahun 1844 Sayyid Ali Muhammad mengklaim dirinya sebagai wakil, bab (gerbang), dan belakangan ia mengklaim sebagai imam sejati. Kemudian ia juga menyampaikan kitab baru, al-Bayan yang mengungguli al-Qur’an. Dengan seruan (dakwah) yang ia lakukan terbentuklah pemberontakan di beberapa propinsi Iran, tetapi gerakannya berhasil ditaklukan oleh Qajar dan Sayyid Ali Muhammad sendiri terbunuh pada tahun 1852. Setelah kematiannya, para pengikutnya terbagi menjadi dua kelompok. Salah satu kelompoknya, yang disebut Azalis yang meneruskan perlawanan sengit terhadap Qajar dan terlibat juga dalam revolusi tahun 1905. Satu kelompok lainnya mengikuti Baha’allah yang pada tahun 1863 menyatakan diri sebagai nabi dan menyebarkan agama Baha’i.

Ketegangan antara negara dan ulama merembet pada permasalahan konsesi De Reuter. Konsensi tersebut dengan serta merta ditentang oleh ulama’ sebagai pengurasan interes Iran oleh asing, dan ditentang oleh Rusia sebagai pengurasan interes Iran oleh Inggris. Pada tahun 1873 konsensi tersebut dibatalkan. Selanjutnya tahun-tahun antara 1892 dan 1905 merupakan tahapan awal yang mengantarkan pada puncak pergolakan antara negara dan ulama yaitu krisis konstitusional antara tahun 1905-1911. Sekalipun sebagian ulama’ menjalin kolaborasi dengan kerajaan Qajar, namun perkumpulan rahasia yang terdiri dari inteligensi, ulama, dan pedagang melancarkan agitasi politik bawah tanah. Pada  tahun-tahun itu juga, alasan keagamaan tradisional dan alasan ekonomi yang menentang kebijakan pemerintahan digabungkan dengan ide-ide konstitusional.[7]

Pada krisis konstitusional tahun 1905 sampai 1911 menimbulkan penyatuan aspek-aspek fundamental masyarakat Iran abad sembilanbelas. Sepanjang abad itu, banyak ulama’ mendukung otoritas negara, menerima tunjangan dan hadiah dari negara, jabatan di istana dan atau di dalam tugas-tugas pemerintahan, menguasai sejumlah tanah, dan mereka mengidentifikasikan diri ke dalam elit pemerintahan. Sejumlah ulama’ yang lainnya mengambil posisi diam (pasif) yang mengesampingkan keprihatinan agama dan doktrinal, melepaskan tanggung jawab mereka atas kekacuan segala urusan dunia dan berusaha kembali pada  pola kehidupan keagamaan secaara murni seraya menunggu kedatangan sang imam tersembunyi.

Krisis konstitusi ini disebabkan karena tidak puasnya dengan kekuasaan yang terbatas oleh masjlis (parlemen), sehingga munculah pemberontakan dari kota Tabriz yang dipimpin oleh Sattar Khan. [8] Kemudian pada tahun 1906 diselenggarakan sidang Dewan Konstituante Nasional yang menempatkan Shah di bawah pemerintahan parlementer, dengan Islam sebagai agama resmi Iran. Pemberlakuan konstitusi baru ini bukan menciptakan suasana yang baik, tetapi menjadi awal dari pergolakan yang berkepanjangan. Konflik ini mengantarkan Iran pada periode anarkis yang berlangsung dari tahun 1911-1925. Sementara itu, Reza Khan, seorang panglima militer, melakukan kudeta dan mengambil alih kendali atas militer serta mengangkat dirinya menjadi raja setelah pengusiran raja terakhir. Ia merupakan pendiri kerajaan konstitusional, Dinasti Pahlevi sampai tahun 1979.[9]

[1] Ira M Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam III, terj. Ghufron A. Mas’adi. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 33.

[2] Ibid., hlm. 34.

[3] Ardison Muhammad, Iran: Sejarah Persia dan Lompatan Masa Depan Negeri Kaum Mullah (Surabaya: Liris, 2010), hlm. 83.

[4] Ibid,.

[5] Lapidus, Sejarah , hlm. 38.

[6]  Ibid,. hlm.38-39.

[7] Ibid,. hlm. 41.

[8] Icro, Iran Tanah Peradaban (Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 2009), hlm. 24.

[9] Siti Maryam (ed), Sejarah Peradaban Islam : Dari Masa Klasik Hingga Modern, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 292.

DAFTAR PUSTAKA

Icro. Iran Tanah Peradaban. Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran. 2009.

Lapidus, Ira M. Sejarah Sosial Ummat Islam jilid III. Terj. Ghufron A. Mas’adi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1999.

Maryam, Siti (ed). Sejarah Peradaban Islam : Dari Masa Klasik Hingga Modern, Yogyakarta: LESFI. 2002.

Muhammad, Ardison. Iran: Sejarah Persia dan Lompatan Masa Depan Negeri Kaum Mullah. Surabaya: Liris. 2010

Share the knowledge!
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someoneShare on Tumblr0Share on Reddit0

No Comments Found

Leave a Reply