Suriah atau Syria merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Timur Tengah. Pada masa Turki Utsmani, wilayah ini dikenal juga dengan nama Syam, mencakup Syria, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Wilayah yang sangat luas ini membuatnya memperoleh sebutan Suriah Raya. Namun, pasca-Perang Dunia I, Sekutu memecah wilayah tersebut menjadi beberapa daerah administratif.
Pembagian tersebut menjadikan Suriah termasuk wilayah yang berada di bawah mandat Prancis. Pada periode 1929-1930, Prancis kembali memecah wilayah itu menjadi dua, sehingga tersisalah wilayah yang dikenal saat ini.
Sama halnya dengan negara-negara Timur Tengah lainnya, Suriah juga tidak terlepas dari konflik dan serangkaian kudeta. Konflik mengiringi perjalanan sejarah Suriah modern, bahkan hingga saat ini pun gejolak konflik masih berlangsung.
Kondisi Geografis dan Demografi Suriah
Secara Geografis Syria termasuk salah satu negara Timur Tengah atau Asia Barat Daya. Letak Syria berbatasan dengan Turki di sebelah utara, Irak di sebelah timur, Yordania di sebelah selatan, dan dengan Israel, Lebanon, dan Laut Tengah di sebelah barat. Dataran pantai paling barat adalah daerah pertanian terbaik dan pemukiman penduduk terbesar di Suriah.
Garis pantai pada Laut Tengah yang memanjang sekitar 180 km diapit oleh Turki dan Lebanon. Di garis pantai ini lah terdapat dua pelabuhan utama Suriah, yakni pelabuhan Tartus dan al-Ladhiqiyah. Barisan pegunungan dan beberapa lembah subur, yang ditempati beberapa kota besar, menjadi pembatas sebagian besar dataran pantai dan pedalaman.
Plato dan gurun pasir berbatu terletak di sebelah timur pegunungan. Gurun pasir ini mencakup lebih dari setengah wilayah negara ini. Luas dari gurun pasir membentang sampai ke Yordania, Irak bagian barat, dan Saudi Arabia bagian utara.
Selain itu, gurun pasir Syria juga berbatasan dengan daerah subur di utara, yang dialiri Sungai Efrat. Sebuah bendungan dibangun di sungai ini untuk memasok hampir 35 % kebutuhan listrik.
Secara keseluruhan, Suriah mempunyai luas kira-kira 185.408 km², dengan penduduk berjumlah 11.288.000 jiwa (sensus penduduk tahun 1985). Pada tahun 1983 tercatat, Syria mempunyai GNP per kapita sebanyak US$. 760.
Kota terbesar Suriah adalah Damaskus, yang merupakan ibukota negara itu, di susul oleh kota Aleppo, Homs, Hamah, dan Latakia. Sementara bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab.
Di bidang agama, mayoritas penduduk adalah muslim Sunni. Akan tetapi terdapat juga golongan-golongan minoritas yang juga berpengaruh, seperti golongan Syiah Alawi, dan Druze. Golongan-golongan minoritas tersebut memiliki pengaruh di bidang politik dan kemiliteran jauh melebihi jumlah mereka.
Sejarah Suriah Pra-Kemerdekaan
Pada awal abad ke-20 atau tepatnya sebelum tahun 1918, Suriah masih menjadi salah satu wilayah Turki Utsmani yang saat itu sedang mengalami masa kemunduran. Di tengah situasi Utsmani yang semakin terdesak oleh negara-negara Barat, posisi Syria menjadi semakin penting bagi Utsmani. Ketika itu diupayakan agar Syria menjadi basis ekonomi yang penting di bidang pertanian dan perindustrian.
Akan tetapi kondisi berubah pascakekalahan Turki Utsmani di Perang Dunia I. Banyak daerah Utsmani akhirnya menjadi daerah jajahan negara-negara Barat, termasuk Suriah. Tapal-tapal batas yang terdapat di negara-negara Arab sekarang pada hakikatnya adalah tal batas peninggalan para penjajah Barat.
Seperti halnya negara Timur Tengah lainnya, Suriah menyimpan cadangan minyak di gurun pasirnya. Selain itu Suriah juga merupakan daerah penting bagi Terusan Suez. Untuk itu banyak negara-negara Barat memperebutkan Suriah, menjelang keruntuhan Utsmani.
Pada 16 Mei 1916, atau menjelang kekalahan Turki Utsmani di Perang Dunia I yang sudah diprediksi. Inggris, Prancis, dan Rusia mengesahkan perjanjian Sykes-Picot, yang membagi wilayah-wilayah Utsmani untuk mereka. Inggris akan memperoleh wilayah di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan, yang mencangkup Yordania, Irak Selatan, dan tambahan beberapa daerah kecil termasuk pelabuhan Haifa dan Acre Palestina. Prancis akan memperoleh Turki Tenggara, Irak Utara, Suriah, dan Lebanon. Sementara Rusia akan memperoleh Istanbul, Selat Turki, dan Armenia.
Pada 5 Oktober 1918, Prancis menyerbu Syria dan merebut Beirut. Turki yang di tengah kehancuran, membalasnya dengan menyerang Mudros pada 30 Oktober 1918. Setelah serangan Turki, Inggris dan Prancis pada 8 November 1918 menjanjikan kemerdekaan kepada Syria. Janji itu mengakibatkan berkorbarnya nasionalisme Arab di Syria. Faisal, putra Syarif Husain yang ingin berkuasa di Syria menjadi pemimpin gerakan itu.
Ia bersama T. E Lawrence (Lawrence of Arab) pergi ke London untuk memperjuangkan kemerdekaan Suriah di dalam sidang perdamaian Versailes tanggal 6 Februari 1919 M. Perjanjian Versailles memutuskan untuk mengirimkan panitia yang akan menyelidiki kesiapan Suriah menjadi negara merdeka. Panitia ini terdiri dari dua orang, yakni H. C King dan CH. R. Crane.
Setelah diadakan penyelidikan di Suriah, King dan Crane menyarankan agar Suriah di tempatkan di bawah mandat Prancis, dengan Faisal sebagai rajanya. Usulan itu ditolak oleh Prancis, akibat penolakan ini bangsa Arab di Suriah menjadi membenci Prancis dan semakin berkobar lah semangat nasionalisme Arab.
Di tengah situasi yang memanas, Perkumpulan al-Fatat sebuah organisasi mahasiswa-mahasiswa Arab di Prancis, menjelma menjadi partai kemerdekaan Arab dan memimpin gerakan nasionalisme Suriah. Mereka juga menuntut penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di samping bahasa Turki.
Paa tanggal 9 Juli 1919 di Damaskus, diadakan lah Kongres Nasional yang menuntut kemerdekaan Suriah. Salah satu hasil kongres menyebutkan, apabila kemerdekaan Suriah tidak mungkin diraih maka lebih baik Suriah berada di bawah mandat Inggris atau Amerika.
Sejak saat itu, gerakan nasionalisme Suriah secara diam-diam memperoleh dukungan dari Inggris. Tuntutan kemerdekaan semakin bergelora di Suriah, hal ini mengakibatkan pertempuran-pertempuran antara bangsa Arab melawan pasukan Prancis tidak dapat dihindarkan.
Pada 11 Maret 1920, Faisal diangkat menjadi raja Suriah oleh Kongres Nasional Suriah di Damaskus. Akan tetapi pada 25 Juli 1920, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) memutuskan Suriah berada di bawah mandat Prancis.
Meskipun keputusan LBB telah keluar, Faisal masih tetap ingin mempertahankan kekuasaannya, di sisi lain Prancis semakin muak dengan gerakan nasionalisme yang dipimpin Faisal. Akibatnya, Prancis menyerang Suriah dan merebut Damaskus. Faisal diturunkan takhta dan akhirnya ia melarikan diri.
Pascaperistiwa tersebut, Prancis mulai mengatur pemerintahan di Suriah. Untuk menopang administrasi yang efektif dan untuk menghalangi perkembangan gerakan kemerdekaan, pihak Prancis membagi wilayah menjadi beberapa wilayah etnis dan agama.
Pada tahun 1920, wilayah Suriah dibagi menjadi 4 negara bagian yang tergabung dalam satu federasi. Empat negara bagian itu adalah Damaskus, Aleppo, Alawi, dan Lebanon Raya. Sementara wilayah Jabal al-Druze di bagian selatan Suriah, dan wilayah Jazirah, dataran rendah di bagian utara Suriah dan wilayah Efrat, diberi hak otonomi regional.
Dengan demikian, Prancis telah membentuk framework sebuah negara Suriah modern, bahkan telah memaksakan pembagian etnis dan agama negeri ini sehingga menjadi hambatan laten bagi pembentukan sebuah masyarakat nasional yang memungkinkan menjalankan sebuah rezim merdeka.
Meskipun demikian, bangsa Arab tetap menginginkan kemerdekaan Syria, dan nasionalisme Arab tidak dapat dipadamkan begitu saja. Usaha yang dilakukan Prancis justru menyebabkan semakin banyaknya gerakan nasional yang bermunculan. Di lain pihak, Prancis pun terus berusaha membendung gerakan nasionalisme dengan menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan yang berubah-ubah.
Revolusi Druze dan Kemerdekaan Suriah
Istilah Druze berasal dari nama pemimpin mereka, Muhammad al-Darazi, salah seorang murid Khalifah al-Hakim (985-1021)) dari Dinasti Fatimiyah di Mesir. Sebagian orang Syiah tersebut kemudian membentuk sekte tersendiri bernama Druze. Mereka mulai mendiami Jabal al-Druze sejak abad ke-18 M.
Pada tahun 1923, para pemimpin Jabal al-Druze, telah mencapai kesepekatan mengenai otonomi dengan otoritas Prancis. Mereka berharap memperoleh tingkat otonomi yang sama seperti saat berada di bawah pemerintahan Utsmani.
Masyarakat Druze diperintah oleh dewan tokoh, yang disebut majelis. Majelis memilih satu di antara mereka untuk menduduki jabatan eksekutif terbatas. Secara tradisional peran ini telah didominasi oleh keluarga al-Trash sejak tahun 1860 M. Akan tetapi tidak lama setelah kesepakatan dengan Prancis dibuat, Selim al-Atrash mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Kekosongan kekuasaan menimbulkan perpecahan dalam keluarga al-Atrash, karena mereka saling berebut untuk menduduki posisi yang ditinggalkan Selim al-Atrash. Konflik internal menyebabkan Majelis memilih orang luar untuk menduduki jabatan itu untuk sementara, dengan menunjuk seorang perwira Prancis bernama Kapten Carbillet. Meskipun awalnya ia hanya ditunjuk untuk memimpin selama 3 bulan, tetapi pada perkembangannya jabatannya diperpanjang tanpa batas waktu.
Kapten Carbillet memulai kepemimpinannya dengan melakukan modernisasi di berbagai bidang. Akan tetapi dalam prosesnya ia menarik pajak secara penuh, melucuti persenjataan penduduk, dan menggalakan kerja paksa terhadap tahanan dan petani. Tentu saja kebijakan tersebut sangat memberatkan rakyat.
Sementara itu, Sultan Pasha al-Atrash, anggota paling ambisius dari keluarga al-Atrash, mengirimkan delegasi ke Beirut. Delegasi ini diutus untuk menginformasikan kepada Komisaris Tinggi Prancis, Jenderal Maurice Sarrail, bahwa kebijakan Kapten Carbillet bertentangan dengan sebagian besar penduduk Druze.
Laporan itu tidak membuat Jenderal bergeming sedikit pun, ia justru memenjarakan delegasi tersebut. Setelah kabar ini tersebar, penduduk Druze kembali mengalihkan dukungan mereka kepada keluarga al-Atrash, yang pada titik ini mendukung Sultan al-Atrash dan memberontak melawan Prancis dan Majelis.
Pada 23 Agustus 1925, Sultan Pasha al-Atrash secara resmi mendeklarasikan revolusi melawan Prancis. Ia memanggil berbagai etnis dan komunitas agama Syria untuk melawan dominasi orang asing di tanah mereka.
Al-Atrash berhasil meminta bantuan dari sebagian besar gerakan pemberontakan di Suriah, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Hassan al-Kharrat, Nasib al-Bakri, Abd al-Rahman Shahbandar, dan Fawzi al-Qawuqji.
Meskipun demikian, pertempuran sebenarnya telah dimulai sejak 22 Juli 1925, dengan ditandai meletusnya pertempuran al-Kafr. Kemudian pertempuran al-Mazra’a pada 2-3 Agustus 1925, dan dilanjutkan pertempuran Salkhad, al-Musayfirah, dan Suwayda.
Setelah serangkaian kemenangan pemberontak, Prancis mengirim ribuan tentara ke Syria dan Lebanon dari Maroko dan Senegal, yang dilengkapi dengan persenjataan modern. Hal ini secara dramatis mengubah hasil dan memungkinkan Prancis untuk merebut kembali banyak kota, meskipun perlawanan sengit berlangsung hingga musim semi 1927.
Prancis menjatuhkan hukuman mati terhadap Sultan al-Atrash dan para pemimpin nasional lainnya. Akan tetapi al-Trash dan beberapa pemberontak melarikan diri ke Trans-Yordan, yang akhirnya mereka diampuni.
Memasuki periode 1929-1930, Prancis kembali memecah wilayah Syria. Pada 23 mei 1929 Lebanon berubah menjadi Republik Lebanon, dan pada 22 Mei 1930 Suriah berubah menjadi Republik Suriah. Kebijakan ini membuat Syria terpecah menjadi dua republik: Lebanon dengan ibu kotanya di Beirut, dan Suriah ibu kotanya di Damaskus.
Dimulai pada tahun 1930-an, dan terus berlanjut hingga periode kemerdekaan, elite konservatif Suriah menerima perlawanan dari perwira militer muda dari latar belakang kelas menengah, berpendidikan akademi militer di Homs. Selain dari perwira militer, mereka juga memperoleh perlawanan dari golongan intelektual dan politisi berpendidikan Barat.
Ekspresi golongan muda yang paling berpengaruh adalah dari Harakat al-Ba’ath al-Arabi (Partai Kebangkitan Arab). Partai ini didirikan pada tahun 1940 oleh Michel Aflaq dan Salah al-Din Bitar, dua guru sekolah dasar Suriah yang pernah belajar di Paris pada dekade 1930-an.
Mereka mengembangkan doktrin kesatuan Arab, keadilan sosial, demokrasi, anti-kolonialis dan kebebasan. Selain itu, mereka juga mengembangkan perasaan religius Arabisme untuk menyegarkan semangat kebangsaan Arab.
Pada tahun 1949, mereka bergabung dengan Akram al-Hawrani, seorang agitator sosialis dan penggerak sejumlah pemberontakan di Homs. Selain itu, ia juga merupakan konspirator yang memeliki jaringan di tubuh militer.
Konflik antara generasi tua dan elite pejabat militer baru dan kalangan inteligensia semakin memanas pada akhir 1940-an. Serangkaian kekalahan Prancis pada Perang Dunia II, akhirnya mengantarkan pada pembentukan sebuah rezim Suriah yang merdeka pada 24 Oktober 1945.
Seiring dengan kemerdekaan Suriah, pasukan Prancis juga meninggalkan wilayah itu. Pasukan terakhir Prancis meninggalkan Suriah pada 17 April 1946.
Perkembangan Suriah Masa Kemerdekaan
Kemerdekaan Suriah membawa perubahan di berbagai aspek. Selain di bidang politik, perubahan mendasar juga terlihat jelas di ekonomi. Meskipun demikian, Suriah belum terlepas dari konflik yang melibatkan mereka dengan negara-negara luar.
Ekonomi
Ekonomi Suriah pada dasarnya adalah ekonomi pertanian. Pengairan yang sukar diperoleh menyebabkan pertanian di Suriah tidak mendatangkan hasil yang besar. Namun, tanah pertanian yang luas dipandang dari segi pertanian cukup potensial.
Sektor pertanian menyerap 40 % angkatan kerja. Lahan pertanian seluas kurang lebih 48.150 km² banyak ditanami barley, gandum, zaitun, tembakau, buah-buahan, dan sayuran. sedangkan hasil pertanian terpenting adalah kapas.
Hampir semua lahan pertanian bergantung pada sistem irigasi. Dengan dibukanya bendungan Tabqa pada 1973, maka daerah pertanian dapat diari, dan hal itu sangat meningkatan hasil pertanian Suriah. Pemanfaatan air dari Sungai Efrat ternyata menimbulkan konflik tiga negara, yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Mereka sama-sama memperebutkan air sungai tersebut.
Antara tahun 1958 sampai 1961, Suriah menjadi bagian dari Republik Persatuan Arab, bersama dengan Mesir. Dalam perkembangannya, dilakukan tindakan-tindakan land-reform, dan juga langkah-langkah untuk memperluas ruang lingkup badan usaha milik negara.
Dekrit sosialis yang dikeluarkan Mesir pada bulan Juli 1961 telah memunculkan kekhawatiran di kalangan swasta, dikarenakan mereka takut jika kebijakan itu diterapkan di Suriah yang dikenal didominasi oleh ekonomi kaum swasta.
Sebuah gerakan dari kaum swasta dan beberapa perwira militer muncul untuk menggulingkan kekuasaan. Usaha itu berhasil, Suriah kemudian keluar dari persatuannya dengan Mesir, dan mereka mendirikan sebuah rezim militer di Damaskus yang bersifat semi konservatif dan memiliki kecenderungan untuk mendukung kalangan swasta.
Pada bulan Maret 1963, terjadi lagi penggulingan kekuasaan yang mengantarkan Partai Ba’ath berkuasa di Suriah. Setahun kemudian, yaitu pada bulan Mei 1964, rezim yang berkuasa itu mengambil alih bank-bank yang ada di Suriah, dan setelah terjadinya protes dari pihak swasta di kota Hamah, maka dinasionalisasikan pula tujuh perusahaan besar bersifat kapitalis.
Selanjutnya, pada bulan Januari 1965, pemerintah melakukan nasionalisasi dalam cangkupan yang lebih luas. Kekayaan perusahaan yang bernilai lebih dari $50 juta diambil alih oleh negara, sedangkan saham pemerintah dalam sektor industri mengalami peningkatan pesat dari 25% menjadi 75%.
Pada masa sektor industri mengalami peningkatan pesat. Antara tahun 1970 hingga 1982, lapangan kerja dalam perusahan-perusahaan milik negara telah mengalami peningkatan pesat dari 50.000 menjadi 119.000. Dalam kurun waktu tidak lebih dari dua tahun, jumlah gaji yang harus dibayarkan juga mengalami peningkatan, yaitu dari 3,5 % menjadi 6% dari GDP.
Seiring dengan peningkatan lapangan kerja, jumlah pekerja juga mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 1979, jumlah tenaga kerja di Suriah mencapai 2,1 juta oang, sepertiga dari jumlah itu bekerja di sektor pertanian dan industri, 350.000 bekerja di pemerintahan, dan 250.000 di militer.
Dalam sistem ekonomi Ba’ath, semua alat produksi penting dikuasai oeh negara. Di samping itu, negara juga menguasai unsur-unsur tenaga kerja melalui upah dan gaji, melalui partai, dan angkatan bersenjata.
Meskipun Partai Ba’ath sangat mendominasi bidang ekonomi, ternyata dominasi tersebut mempunyai konsekuensi lain, yakni kurang efisiennya ekonomi. Sektor-sektor strategis yang telah terbiasa dengan hak-hak khusus menyebabkan kinerja mereka mengalami penurunan.
Negara juga tidak berani bertindak tegas terhadap sektor-sektor strategis ini, misalnya untuk menuntut hasil lebih banyak atau mengurangi pendanaan. Hal ini terlihat jelas di bidang militer. Pada tahun 1981, sektor pertahanan memperoleh alokasi 13% dari GNP sehingga menjadikan Suriah termasuk dalam 10 negara dengan alokasi pertahanan lebih dari 10% GNP.
Kondisi ini diperparah dengan terus bertambahnya hutang luar negeri dan inflasi. Antara tahun 1970-1983, terjadi peningkatan hutang sebanyak sepuluh kali lipat menadi $2,3 miliyar. Hal ini menjadi beban yang sangat berat bagi ekonomi Suriah, terutama setelah negara ini mengadakan intervensi di Lebanon pada tahun 1976.
Kondisi Politik dalam Negeri
Posisi geografis Suriah yang berada di jantung tanah Arab, dan dapat dikatakan tidak memiliki tapal batas alami yang dapat diandalkan sebagai garis pertahanan, maka setiap negara yang berada di seklilingnya berpotensi untuk menjadi musuh yang berbahaya.
Secara luas wilayah Suriah merupakan sebuah negara kecil dan memiliki penduduk yang tidak begitu besar jumlahnya. Kondisi ini membuat para penguasa Suriah menjadikan masalah keamanan sebagai persoalan utama.
Meskipun demikian, kelemahan Suriah pada waktu yang sama menjadi sumber kekuatannya. Posisi sentralnya menjadikannya banyak memperoleh bantuan dari negara-negara Arab lain, terutama dari negara-negara yang kaya minyak.
Kondisi politik dalam negeri Suriah telah mengalami perubahan yang mendasar semenjak kemerdekaannya. Pada awal masa kemerdekaan, kekuasaan pemerintah dimonopoli oleh para pemimpin elite konservatif beraliran Sunni tradisional, yang pada umumnya mereka berkumpul di kota-kota besar negara itu, seperti Aleppo, Hamah, Homs, dan Damaskus. Mereka terdiri dari para keluarga kaya dari kalangan tuan tanah dan pedagang besar.
Golongan elite di Suriah saat itu dapat dibagi ke dalam dua kelompok yang masing-masing mewakili golongan mereka masing-masing. Pertama, Partai Nasional, yang pada umumnya terdiri dari ahli hukum dan kaum industrialis. Kelompok ini lebih condong untuk mempertahankan otonomi Suriah dan mengadakan aliansi dengan negara-negara Arab lain, seprti Mesir, dan Arab Saudi.
Kelompok kedua adalah Partai Rakyat, partai ini mewakili golongan tuan tanah dan para pedagang/pengusaha yang berasal dari Aleppo. Hubungan dekat dengan Irak, menjadikan partai ini mengutamakan persatuan dengan Irak dan Yordania.
Meskipun demikian, kedua partai tersebut tidak begitu memperhatikan kehidupan rakyat di Suriah. Perhatian mereka lebih banyak terpusat pada masalah regional dan internasional, terutama masalah kepemimpinan di dunia Arab.
Pada masa rezim ini Suriah jugs tidak memperlihatkan kinerja yang baik dalam perjuangan menentang Israel di Palestina. Di samping itu, rezim ini terlalu sibuk bertikai satu sama lain, yang mengakibatkan ekonomi menjadi terlantar, dan harga-harga mengalami kenaikan.
Kudeta pertama di Suriah dilakukan oleh kaum militer terjadi pada tahun 1949, ketika Kolonel Husni Zaim menegakkan sebuah kediktatoran milliter. Pada masa pemerintahan Zaim, pengaruh dua partai politik di atas telah jauh berkurang.
Usaha untuk melemahkan parpol dilakukan dengan cara membubarkan parlemen dan melarang adanya partai-partai politik di Suriah. Kebijakan Zaim ternyata hanya akan menimbulkan penggulingan kekuasaan lain yang dilakukan kelompok militer, akibatnya milter tenggelam di percaturan politik dalam negeri. Pada perkembangannya, karir di bidang militer dianggap sebagai jalan utama untuk mencapai kekuasaan politik.
Realitas yang sedemikian rupa tentunya membawa dampak besar bagi Suriah, khususnya di bidang militer. Pertama, angkatan militer Suriah terpecah menjadi beberapa faksi-faksi politik yang saling bertikai. Perpecahan mengakibatkan menurunnya kemampuan angkatan bersenjata, sehingga mereka tidak dapat diandalkan untuk menjaga keamanan tanah air dan negara.
Banyak perwira yang menonjol dan potensial di bidangnya dibuang ke luar negeri. Kenaikan pangkat dan jabatan lebih banyak ditentukan oleh loyalitas politik dan bukan kemampuan professional.
Kedua, angkatan bersenjata telah didominasi oleh kelompok minoritas, seperti kelompok Alawi, Druze, dan Kristen. Sebagai akibatnya mereka memiliki pengaruh yang tidak sebanding dengan jumlah mereka.
Penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh Husni Zaim pada umumnya memperoleh sambutan hangat dari kalangan rakyat luas. Mereka mengira Zaim akan membawa perubahan lebih baik di Suriah dibandingkan rezim sebelumnya.
Akan tetapi, pemerintahan militer pertama Suriah mulai memperlihatkan kelemahan-kelemahannya, karena angkatan bersenjata itu sendiri pada hakikatnya adalah cerminan dari perpecahan di dalam masyarakat Suriah. Zaim hanya berkuasa selama empat setengah bulan
Kudeta militer kedua dilakukan oleh Kolonel Sami Hinnawi, yang merupakan salah seorang simpatisan rezim lama. Namun, tidak lama kemudian Hinnawi digulingkan oleh seorang kolonel lain yang bernama Adib Syisyakli.
Syisyakli berhasil menduduki tampuk kekuasaan selama empat tahun, baik sebagai presiden (1953-1954) atau sebagai kekuatan yang berkuasa di balik layar. Pemerintahan Syisyakli dapat bertahan cukup lama, karena ia mempunyai hubungan dekat dengan seorang tokoh dari rezim lama yang bernama Akram al-Hawrani.
Hawrani mengepalai blok Republik, yang merupakan salah satu cabang dari blok nasional. Ia berupaya menghimpun dukungan rakyat kepada Syisyakli, dan mendorongnya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan reformasi di bidang masyarakat.
Hawrani telah berhasil mendorong Syisyakli untuk membuat dan memberlakukan Konstitusi tahun 1950, yang memiliki ciri-ciri liberal. Di dalam konstitusi itu dinyatakan bahwa dalam negara terdapat sebuah parlemen.
Namun, dalam perjalanannya parlemen memberikan kesempatan bagi politisi rezim lama untuk berkuasa kembali, dan dari parlemen mereka mulai menggerogoti kekuasaan Syisyakli. Gelombang oposisi di parlemen yang semakin menguat, menimbulkan kekhawatiran dalam dirinya.
Untuk itu ia melakukan reformasi kedua pada bulan November 1951, dan menghancurkan musuh-musuhnya. Ia membubarkan parlemen oposisi, partai politik, gerakan mahasiswa, dan serikat buruh. Selain itu, ia juga membuang tokoh-tokoh penting oposisi seperti Akram al-Hawrani, Michel Aflaq, dan Salah al-Bitar ke Lebanon.
Ia melihat kekuasaan tidak dapat berjalan, jika tidak memiliki sebuah bentuk legitimasi tradisional. Agar kekuasaannya dapat bertahan, ia mendirikan sebuah badan politik yang dinamakan Gerakan Pembebasan Arab.
Konstitusi liberal yang lama digantinya dengan sebuah konstitusi baru. Konstitusi baru ini lebih banyak menempatkan kekuasaan di tangan presiden. Ia membuat peratuan yang membuat dirinya diangkat menjadi presiden Republik untuk jangka waktu lima tahun.
Tindakan diktator Syisyakli telah menyebabkan semakin kuatnya oposisi dari berbagai kalangan di Suriah. Sekelompok oposisi berhasil menggulingkannya pada bulan Februari 1954. Koalisi yang menggulingkan pemerintahan Syisyakli didominasi oleh kaum politisi lama.
Kaum politisi lama tersebut sekarang telah mempunyai orientasi kepada ideologi tertentu. Tercatat terdapat tiga partai politik dominan yang muncul ke panggung perpolitikan Suriah pada tahun 1954, yakni Partai Ba’ath, Partai Nasionalis Suriah, dan Partai Komunis Suriah.
Dimulainya Era Partai Ba’ath
Dari ketiga partai di atas, Partai Sosialis Ba’ath adalah partai yang paling berhasil dalam membangun fondasi kekuasaannya untuk jangka waktu lama. Partai ini memiliki nama lengkap Hizab al-Ba’th al-‘Arabi a-Isytiraki (Partai Kebangkitan Arab Sosialis) yang didirikan pada tahun 1953.
Partai Ba’ath merupakan merger dari partai Sosialis Arab yang dikepalai oleh Akram al-Hawrani, dan partai Kebangkitan Arab rintisan Michel Aflaq dan Salah al-Din Bitar. Partai sosialis Hawrani terdiri dari perkumpulan dari kelompok pemuda yang berasal dari kota Hamah, dan terkenal sangat loyal kepadanya.
Sementara pendiri Partai Ba’ath, Aflaq, sangat terpengaruh oleh fisafat kiri Prancis yang mulai dianutnya ketika menjadi mahawiswa di Paris. Ia menolak Marxisme murni, namun ia berharap dapat mengadaptasikan doktrin sosialis ke dalam masyarakat Arab.
Aflaq merupakan seorang Kristen Ortodoks,sedangkan teman dekatnya Salah al-Din Bitar adalah seorang muslim Sunni dari Damaskus. Ideologi Ba’ath sama sekali tidak diperuntukan untuk masyarakat luas, tetapi lebih ditujukan kepada golongan intelektual. Ideologi ini pada perkembangannya memperoleh sambutan luas dari golongan terpelajar.
Terdapat tiga faktor yang membuat ideologi ini mudah diterima. Pertama, upaya reformasi yang dikemukakan menarik minat minat masyarakat, terutama bagi kalangan yang memperhatikan nasib rakyat banyak. Kedua, Ba’ath merupakan sebuah partai yang mempunyai tujuan akhir yakni persatuan seluruh bangsa Arab. Ketiga, meskipun Aflaq bukan lah penganut agama Islam, tetapi ia mengakui hubungan yang tidak dipisahkan antara Islam dan Arabisme.
Gagasan-gagasan yang dikemukakan Aflaq selalu berdasarkan pada masa gemilang bangsa Arab di masa keemasan Islam. Selain itu orang Ba’ath menegaskan tidak boleh adanya diskriminasi terhadap agama-agama lain, untuk itu mereka sangat mengutamakan toleransi antara sesama umat beragama.
Perlu dicatat Partai Ba’ath meskipun berdiri di Suriah, tetapi partai ini tidak pernah menganggap dirinya sebagai partai Suriah saja. Ba’ath merupakan sebuah partai yang wilayahnya mencangkup seluruh tanah air Arab.
Ia memiliki anggota dan pendukung yang tersebar di negara-negara Arab lainnya, terutama di Irak, Yordania, d an Lebanon. Kekuatan partai ini terletak pada struktur organisasi, yang pada umumnya diatur oleh Salah al-Din Bitar. Di setiap negara mempunyai suatu Komando Regional. Sementara Komando Nasional, yang merupakan badan tertinggi organisasi itu, mencakup seluruh negara Arab.
Di Suriah sendiri, Partai Ba’ath sangat memperhatikan kader-kadernnya dari kalangan mahasiswa dan para perwira muda. Kekuatan militer yang mereka kuasai, tetap lah menjadi kunci kesuksesan mereka di Suriah.
Pada bulan November 1970, Hafiz al-Assad (menjabat dari tahun 1970-2000), mulai mendominasi pemerintahan Partai Ba’ath. Assad lahir pada 6 Oktober 1930 dari keluarga miskin di desa Qardaha. Ia berasal dari golongan minoritas Syiah Alawi. Assad yang dalam bahasa Arab berarti singa, memulai karir politiknya dengan menjadi anggota partai kebangkitan Arab (Hizbul Ba’th) pada tahun 1940-an.
Tahun 1954, ia menjadi pilot Angkatan Udara Suriah. Melalui hirarki politik-militer, Assad melangkah ke posisi yang lebih penting. Pada tahun 1966, ia diangkat sebagai menteri pertahanan. Kekalahan kubu Arab dalam Perang Enam Hari, 5-10 Juli 1967, berhasil dimafaatkan oleh Assad untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.
Puncaknya, pada tanggal 6 November 1970, ia melancarkan kudeta tidak berdarah terhadap pemerintahan Salah Jadid. Tiga bulan kemudian, tepatnya pada 22 Februari 1971, ia memperoklamasikan dirinya sebagai Presiden, Panglima Angkatan Bersenjata dan Sekjen Partai Ba’ath Suriah.
Selama pemerintahannya, Ia berhasil menciptakan suatu kestabilan politik di Suriah yang biasanya bergejolak. Ia memerintah dengan berpedoman pada pragmatisme, suatu paham yang sekarang mendominasi Komando Regional Partai Ba’ath dan militer.
Untuk memperluas dukungan rakyat, Presiden Assad mendirikan sebuah Front Nasional dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam badan-badan ini terdapat wakil-wakil dari berbagai aliran seperti kaum sosialis Arab, kaum komunis, serikat buruh, dan lain-lain.
Kebijakan tersebut membuat situasi Suriah menjadi stabil, ia menjadikan kelompok-kelompok oposisi ikut bertanggung jawab terhadap segala kebijakan yang dilakukan pemerintah. Namun, semua kebijakan itu dilakukan tanpa mengorbankan dominasi Partai Ba’ath. Tidak mengherankan jika Hafiz al-Assad dapat berkuasa dalam waktu yang lama di Suriah.
Politik Luar Negeri Suriah
Masalah utama dalam politik luar negeri Suriah pada abad ke-20 adalah hubungan permusuhan dengan Israel. Israel dianggap Suriah sebagai penyakit bagi dunia Arab. Negara itu dipandang Suriah sebagai sebuah negara yang didirikan para pemukim kolonial yang mempunyai hubungan dekat dengan para imperialis Barat.
Untuk itu Suriah berusaha untuk menyingkirkan Israel dari dunia Arab, salah satu upaya itu dilakukan oleh sayap radikal Partai Ba’ath. Gerakan itu merubah Damaskus menjadi pusat revolusi pan-Arabisme dan perjuangan untuk membebaskan Palestina. Peperangan pun pecah pada tahun 1967, tetapi Suriah mengalami kekalahan dan mengakibatkan Israel menduduki Dataran Tinggi Golan.
Sejak awal tahun 1980-an, kebijakan Suriah dalam konflik Arab-Israel didasakan pada apa yang disebut sebagai doktrin strategic parity (keseimbangan strategis). Strategi ini menekankan untuk terus membangun kekuatan militer Suriah pada tingkat yang mampu mengimbangi kekuatan militer Israel, sekalipun tanpa bantuan negara-negara Arab lainnya. Itu lah yang menjadi ambisi utama Hafiz al-Assad.
Dalam usaha membebaskan Palestina, Assad mengarahkan dukungannya terhadap pejuang Palestina anti-Arafat di Palestian Liberation Operation (PLO). Suriah ingin Palestina bergabung kembali ke dalam wilayahnya sebagai kesatuan dari Suriah Raya, bukan sebagai negara merdeka ala Yasser Arafat (pemimin PLO).
Hal ini terlihat jelas ketika Assad tidak bersedia mengakui Negara Palestina Merdeka yang diproklamasikan Ketua PLO, Yasser Arafat di Aljazair, 15 November 1988. Dalam kasus ini Assad berkata bahwa “Arafat belum berhasil meyakinkan kami bahwa ia sedang menuju ke arah itu (negara merdeka)”.
Seperti yang telah dipaparkan ideologi Ba’ath yang telah mendominasi negara Suriah sejak tahun 1960-an, sangat lah anti imperialisme, sehingga hubungannya dengan negara-negara Barat hampir selalu diwarnai ketegangan.
Di Timur Tengah, Suriah dikenal sebagai negara yang selalu berusaha keras untuk mengembalikan persatuan seluruh bangsa Arab dalam sebuah negara. Pada tahun 1958, Suriah bersatu dengan Mesir untuk membentuk Republik Persatuan Arab. namun, persatuan itu hanya berumur tiga tahun saja. Tahun 1980, diumumkan rencana persatuan dengan Libya, akan tetapi tidak terwujud.
Terdapat beberapa alasan yang menghambat terwujudnya persatuan bangsa Arab. Salah satunya adalah sikap Suriah yang selalu menganggap dirinya paling benar dalam upaya persatuan Arab, sedangkan pihak lain belum tentu sependapat dengan mereka.
Hal ini memunculkan masalah dalam hubungan regional dengan negara-negara tetangganya, seperti Yordania, irak, dan Turki. Hubungan dengan negara-negara tersebut selalu berubah-ubah dari sikap kerjasama, menjadi sikap bermusuhan, tergantung pada perkembangan situasi.
Suriah mempunyai hubungan diplomatik yang unik dengan Lebanon, dikarenakan kedekatan historis dua negara itu. Meskipun memiliki pemerintahan masing-masing, tetapi tidak terikat kepada birokrasi ang menyangkut hubungan bertetangga.
Tidak terdapat kedutaan Lebanon di Damaskus, atau pun kedutaan Suriah di Beirut. Segala permasalahan antar negara diurus secara langsung antara pihak-pihak yang terkait. Hal ini mungkin terjadi, karena Suriah lebih memandang Lebanon sebagai daerah pengaruhnya.
Ketika Perang Saudara pecah di Lebanon pada tahun 1975, Suriah menjadi salah satu negara yang paling aktif ikut campur dalam konflik itu. Mereka melibatkan diri dalam konflik Lebanon sejak Januari 1976. Keterlibatan Suriah dalam konflik di Lebanon dapat dibaca di artikel Sejarah Konflik di Lebanon Abad Ke-20.
Konflik Assad dan Saddam Hussein
Sebagaimana Assad, Saddam Hussein (Presiden Irak) merupakan pemimpin Partai Ba’ath di negaranya. Namun, keduanya justru saling bermusuhan. Salah satu alasan permusuhan adalah keinginan untuk diakui sebagai pemimpin Partai Ba’ath untuk seluruh dunia Arab. Mereka sama-sama mengklaim Partai Ba’ath di negaranya sebagai kiblat partai itu di kawasan Arab.
Konflik antara keduanya semakin menyulitkan terwujudnya persatuan Arab. Bahkan Assad mengakui bahwa antara dirinya dan Saddam ibarat air dan minyak. Sebaliknya irak menganggap Suriah sama buruknya dengan Iran.
Puncak ketegangan antara keduanya terjadi pada Perang Teluk I (1980-1988), yang melibatkan blok Iran melawan Irak. Assad (bersama Qadhafi) dengan gigih mendukung Khomeini, meskipun mayoritas pemimpin Arab berada di belakang Saddam Hussein.
Hubungan Assad dengan Uni Soviet
Suriah juga mempunyai hubungan baik dengan Uni Soviet selaku pemasok utama persenjataan mereka. Di lain pihak, Soviet menganggap Suriah sebagai sekutu terpenting di Timur Tengah. Bahkan, pada tahun 1986 diperkiran terdapat skitar 2000-2500 penasehat militer Soviet di Suriah.
Pada 8 Oktober 1980, Assad berkunjung ke Moskow, dan pada hari itu juga ditandatangani Treaty of Friendship and Cooperation (Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama) antara Soviet dan Suriah. Perjanjian yang berlaku sampai tahun 2000 itu, menjadi landasan penting bagi hubungan kedua negara.
Perjanjian itu memungkinkan Soviet untuk mengirimkan pasukannya ke Suriah jika diperlukan. Dua tahun kemudian, Damaskus menerima sekitar 800 tank T-72, 600-800 truk militer, 160 pesawat tempur, 200 mobil lapis baja, dan sejumlah sistem rudal SAM-5, SAM-6, SAM-9, serta SS-21 dari Moskow.
Meskipun Assad menjadi sekutu utama Moskow di Timur Tengah, namun tidak selamanya politik Assad sejalan dengan garis yang ditempuh Soviet. Paling tidak, terdapat tiga kebijakan Assad yang tidak begitu disukai Moskow, yaitu dukungan Assad terhadap faksi-faksi anti-Arafat di tubuh PLO, campur tangan Assad di Lebanon, dan dukungan Assad terhadap Iran dalam Perang Teluk Parsi I.
Moskow mempunyai alasan tersendiri untuk tidak menyukai kebijakan Assad tersebut. Dalam kaitan dengan dukungan Assad terhadap Iran dan faksi-faksi anti-Arafat di tubuh PLO, ternyata dua tokoh pemimpin Irak dan PLO juga menjadi partner Soviet di Timur Tengah.
Sementara alasan Soviet tidak menyukai campur tangan Assad di Lebanon, karena intervensi itu menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Uni Soviet (masa Mikhail Gorbachev), yang ingin lebih melibatkan diri dalam proses peredaan ketegangan di Timur Tengah.
Walaupn terdapat perbedaan pendapat tentang beberapa masalah, tetapi pada umumnya hubungan antara Assad dan Moskow tetap lah berjalan baik. Dengan kata lain, persekutuan Soviet dan Suriah tidak terlalu terganggu oleh adanya perbedaan persepsi di antara keduanya. Bahkan setelah Soviet pecah, Suriah tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia.
Hubungan baik antara Soviet/Rusia dan Suriah menimbulkan ketidaksukaan Amerika terhadap pemerintahan Assad. Di sisi lain Suriah juga menganggap Amerika merupakan mitra Israel, selaku musuh utama mereka. Akibatnya, hubungan Suriah dan Amerika pada abad ke-20, tidak terlalu dekat bahkan sering memanas.
BIBLIOGRAFI
Gifford, Clive. 2007. Ensiklopedia Geografi Jilid III. Terj. Dewi Susiloningtyas. Jakarta: Lentera Abadi.
Hitti, Phillip K. 2006. History of The Arabs. Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi.
Lapidus, Ira M. 2000. Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Ketiga. Terj. Ghufron A. Mas’adi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Noor,Yusliani. 2014. Sejarah Timur Tengah (Asia Barat Daya). Yogyakarta: Ombak.
Sihbudi, Riza. 1993. Islam, Dunia Arab, Iran: Bara Timur Tengah. Bandung: Mizan.
Sihbudi, Riza dkk. 1995. Profil Negara-Negara Timur Tengah. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Izin save