Dalam sejarah Indonesia, listrik tidak muncul begitu saja atau baru dikenal setelah kemerdekaan. Jauh sebelumnya, perusahaan swasta dan pemerintah kolonial sudah mulai memperkenalkan sistem kelistrikan meskipun masih bersifat sederhana dan eksklusif untuk industri dan kalangan atas.
Kehadiran Listrik di Hindia-Belanda
Menjelang abad ke-20, penerangan lampu masih merupakan hal asing bagi penduduk Hindia-Belanda. Sebelum adanya listrik penduduk kota masih begitu mengandalkan lentera atau lampu gas untuk penerangan. Sementara itu di pedesaan, penerangan di malam hari malah nyaris tidak ada.
Menurut J. W. Winter (1902) dalam “Beknopte beschrijving van het hof Soerakarta in 1824,” penduduk di desa jarang sekali menyalakan lampu minyak. Mereka mengandalkan cahaya yang berasal dari tungku yang berada di ruang tengah rumah. Sebenarnya tujuan utama menyalakan tungku pada malam hari bukan untuk fungsi penerangan, tetapi untuk memperoleh kehangatan atau mengusir kerumunan nyamuk.
Perkembangan industri di Hindia-Belanda pada paruh kedua abad ke-19 memainkan peran penting bagi kemunculan listrik. Netherlandsch-Indisch Electriciteit Maatschappij/NIEM menjadi perusahaan listrik pertama yang didirikan di Hindia Belanda pada 1896. Perusahaan mulai mengoperasi pembangkit di Batavia pada Mei 1897 di Batavia. Kendati demikian, terdapat kemungkinan beberapa pemilik perkebunan sudah memasang unit pembangkit sebelum tahun 1897.
Memasuki abad ke-20, jaringan 110 volts perlahan-lahan menyebar ke seluruh Jawa. Kota-kota industri besar menjadi sasaran pemasangan jaringan listrik. Pada periode awal ini, setidaknya terdapat tiga perusahaan pemasok utama: perusahaan swasta kecil, pembangkit pemerinntah kota seperti di Madiun dan Padang, dan perusahaan perkebunan yang menjual kelebihan listrik ke konsumen di sekitarnya.
Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan swasta semakin berpengaruh dan berkembang. Tiga perusahaan listrik swasta terbesar saat itu adalah Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij (NIGM) atau Perusahaan Gas Hindia Belanda yang mengambil alih pengelolaan di wilayah Batavia dari NIEM pada 1905; Gomeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken (GEBEO) atau Pembangkit Listrik Kota Bandung dan Kabupaten; dan Algemeene Nederlandsch-Indische Electriciteits-Maatschappij (ANIEM) atau Perusahaan Listrik Umum Hindia-Belanda yang beroperasi di bawah Maintz & Co untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Perusahaan-perusahaan swasta tersebut melakukan ekspansi dengan mendapatkan izin operasi di daerah tanpa listrik dan mengambil alih perusahaan listrik kecil. Ekspansi perusahaan listrik juga didorong oleh menguatnya dukungan publik terhadap kebijakan industrialisasi yang berkembang sejak awal abad.
Pada tahun 1915, Gubernur Jenderal membentuk Komisi Industri. Komisi ini bertugas untuk memperlajari kemungkinan pengembangan industri modern di Hindia-Belanda.
Dalam pengembangan industri di koloni, Gubernur Jenderal berpatokan pada perkembangan industri di Jepang. Tidak kurang dari 200 rencana pengembangan industri modern dibuat, termasuk pembentukan Dinas Tenaga Air dan Listrik pada 1917.
Sebetulnya, pemerintah kolonial telah tertarik pada pembangkit tenaga air sejak 1910. Awalnya pembangkit tenaga air ingin digunakan untuk kereta listrik, tetapi pada perkembangannya juga digunakan pada stasiun radio, perkebunan, industri, dan kebutuhan domestik. Pendirian Dinas Tenaga Air dan Listrik di bawah Kementerian BUMN kolonial pada Agustus 1917, merupakan bentuk keseriusan pemerintah kolonial mengembangkan industri ketenagalistrikan di Hindia-Belanda.
Selain bertugas mempromosikan pasokan energi yang ekonomis ke berbagai wilayah, lembaga tersebut juga diberikan kewenangan yang luas untuk mengawasi pertumbuhan industri penyediaan tenaga listrik, khususnya pengembangan pembangkit listrik tenaga air.
Selama periode pasca-Perang Dunia I, baik pemerintah ataupun perusahaan swasta berperan dalam perluasan industri ketenagalistrikan. Bahkan, pemerintah kolonial optimis dapat memaksimalkan potensi pembangkit tenaga air yang mencapai 4.100 MW.
Namun, pemerintah tidak berencana untuk membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air itu sendiri. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan lisensi bagi perusahaan swasta yang ingin berinvestasi.
Ada dua jenis lisensi yang ditawarkan. Pertama, lisensi mendirikan pembangkit kecil untuk kepentingan pribadi, dan lisensi untuk jangka waktu maksimum 40 tahun bagi pembangkit listrik besar milik perusahaan swasta.
Di sisi lain, pemerintah sendiri tampaknya kurang peduli dengan pembangkit termal. Hingga Perang Dunia Kedua, pengembangan dan ekspansi di sektor termal dilakukan oleh perusahaan swasta.
Selain untuk industri, listrik juga mulai dinikmati penduduk di kota-kota besar. Sayangnya, biaya yang dibutuhkan untuk menikmatinya masih sangat mahal.
Di Surakarta, listrik hanya bisa dinikmati oleh orang Eropa dan bangsawan. Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk satu lampu mencapai 20-30 sen.
Tidak mengangetkan bila hanya kasunanan dan keresidenan yang mampu memakai banyak lampu. Sunan sendiri membeli hingga 200 lampu dan sempat berencana membeli 1000 lampu untuk penerangan jalan. Namun, rencana itu tidak pernah terwujud lantaran harga lampu yang masih sangat mahal. Alhasil jalanan pada masa itu gelap pada malam harinya.
Mahalnya harga lampu dan listrik inilah yang membuat mayoritas penduduk masih mengandalkan lampu minyak.
Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Kolonial
Menyusul berdirinya Dinas Tenaga Air dan Listrik, pemerintah kolonial mulai sibuk mendirikan sejumlah pembangkit tenaga air. Investasi utama pemerintah pada awal dekade 1920-an adalah di Jawa Barat.
Pemerintah mendirikan dua jaringan terpisah untuk memasok Batavia dan Bandung. Akan tetapi, masalah muncul karena keinginan pemerintah mengintegrasikan pembangkit Kacak dan Ubrug ke dalam sistem, ternyata menganggu saluran milik NIGM yang telah lama dipasang.
Solusi sepihak pun diambil pemerintah. Mereka menginstruksikan institusi milik pemerintah seperti bengkel kereta api, pabrik opium dan penjara, supaya membuat kontrak sementara dengan perusahaan swasta. Begitu listrik dari pembangkit negara tersedia, sumber listrik institusi harus segera dialihkan.
Sementara itu, pengembangan listrik di Jawa Tengah masih berada di tangan swasta. Pemerintah kolonial setuju membiarkan ANIEM mengembangkan sistem pasokan listrik mengandalkan pembangkit tenaga air di Tuntang.
Awalnya listrik hanya tersedia di wilayah Semarang pada tahun 1913. Namun, setelah Perusahaan Kereta Api Hindia Timur berencana mengembangkan kereta api listrik, ANIEM berusaha meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut.
Pengembangan di Jawa Timur sedikit tertinggal dari daerah lain di Jawa, tetapi pemerintah berusaha memperbaiki situasi tersebut dengan membangun stasiun pembangkit tenaga air di Mendalan, Kali Kento dekat Malang. Pembangunan ini bertujuan untuk membentuk sistem pasokan listrik ke Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan kota-kota terdekat lainnya.
Mendalan diharapkan mampu menyediakan daya yang relatif murah sehingga bisa menggantikan pembangkit termal yang digunakan ANIEM. Pada saat yang sama, ANIEM setuju untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tersebut.
Selain di Jawa, pemerintah juga berambisi membangun pembangkit tenaga air di kepulauan luar. Wilayah tambang besi dan nikel di Sulawesi menjadi sasaran utama proyek tersebut.
Dalam survei Dinas Tenaga Air dan Listrik ke Sulawesi Tengah dan Selatan; Sungai Asahan, Sumatra Utara; dan Danau Ranau di Sumatra Selatan; seluruh wilayah itu diduga memiliki potensi lebih dari 100 MW.
Sayangnya, rencana pembangunan pembangkit di luar Jawa tampaknya tidak dapat segera diwujudkan. Harapan awal untuk ekspansi industri yang spektakuler pascaperang tertahan oleh krisis ekonomi dunia pada akhir dekade 1920-an.
Ekonomi kolonial turut terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia yang tertekan dan pemerintah Hindia-Belanda menerapkan langkah-langkah ekonomi untuk menghemat anggaran. Hal ini turut membatasi pengembangan Dinas Tenaga Air dan Listrik, dan khususnya membatasi program investasi pembangkit tenaga air.
Walaupun promosi terus digencarkan, salah satunya melalui majalah bulanan Alles Electrisch in het Indische Huis (Listrik di seluruh rumah Hindia). Namun, antara tahun 1930-1937, tidak ada perkembangan industri ketenagalistrikan yang signifikan, baik dari swasta ataupun pemerintah.
Selama invasi Jepang, seluruh pembangkit dan perusahaan listrik milik pemerintah pusat, dewan kota dan milik swasta dilebur menjadi satu perusahaan yang disebut Djawa Denki Djigyo Kosha (Perusahaan Listrik Jawa). Perusahaan ini berada di bawah kendali Angkatan Darat (Riku Gan) di Jawa, dan di bawah kendali Angkatan Laut (Kai Gun) di luar Jawa.
Di Jawa, manajemen sistem ketenagalistrikan dibagi menjadi tiga wilayah: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Semua karyawan tidak hanya bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, tetapi juga wajib mengikuti pelatihan militer.
Melalui sistem kerja paksa Romusha, Jepang mengembangkan beberapa proyek infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia, seperti pembangunan saluran transmisi 30 kV di Ketenger, Tegal dan pembangunan terowongan air di Baturaden, Purwokerto.
Meskipun Jepang bisa menyelesaikan pembangunan jalur transmisi listrik antara Bandung-Cirebon dan Yogyakarta-Solo, tetapi prosedur pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik. Akibatnya, total kapasitas daya pada tahun 1945 mengalami penuruan karena kerusakan pembangkit dan kurangnya pemeliharaan.
Daftar Pustaka
Bataviaasch Nieuwsblad, 14 Maret 1914.
Dafna Ruppin. “Currents of empire Transport, electricity, and early film exhibition in colonial Indonesia” dalam The Routledge Companion to New Cinema History. London: Routledge, 2019.
Gedenkboek Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij 1863-1938. Rotherdam: N.V. Drukkerij, 1913.
Kuntowijoyo, Kuntowijoyo. “Making an Old City a Pleasant Place to Stay for Meneer and Mevrouw: Solo, 1900-1915.” Humaniora 12.2, 2000.
Mccawley, Peter. The Indonesian electric supply industry. Disertasi: Australian National University, 1971.
Mrázek, Rudolf. “‘Let Us Become Radio Mechanics’: Technology and National Identity in Late-Colonial Netherlands East Indies.” Comparative Studies in Society and History, vol. 39, no. 1, 1997.
Protschky, Susie. Modern subjects Lights, camera and … ‘Ethical’ rule! Dalam Photographic subjects. Manchester: Manchester University Press, 2019. Winter, J. W. “Beknopte beschrijving van het hof Soerakarta in 1824.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 54, 1902.
