Perang Dunia II yang berkecamuk membuat nasib para interniran di Jawa terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Di tengah hidup serba kekurangan, mau tidak mau mereka harus memutar otak agar bisa terus bertahan hidup. Di antara kamp-kamp interniran di Jawa, kamp Tjideng menjadi salah satu yang paling mengenaskan.
Story Guide
Nasib Interniran di Jawa
Setelah penyerahan Hindia-Belanda pada 7 Maret 1942, Komandan Imamura Hitoshi dari Batalyon ke-16 mengumumkan pembentukan administrasi militer dengan tujuan memanfaatkan struktur dan personil lokal yang masih tersisa.
Namun, inspeksi oleh Kepala Staf Militer Yamamoto dan Kepala Urusan Militer Sugiyama dari Tokyo mengkritik penanganan Batalyon ke-16 terhadap warga musuh yang dinilai terlalu longgar. Pada April 1942, sekitar 2.000 pejabat Belanda diinternir. Warga musuh dan individu terlibat dalam konflik diminta mendaftarkan diri, kecuali warga asli Indonesia.
Pendaftaran tersebut mengkategorikan mereka menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama termasuk pejabat administratif Belanda, yang diinternir di berbagai tempat di Jawa. Menariknya, mereka juga dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak.
Kelompok kedua terdiri dari pria berusia enam belas hingga enam puluh tahun yang dianggap cukup kuat secara fisik. Mereka ditahan di area tertentu untuk mencegah keterlibatan dalam kegiatan anti-Jepang, sering kali terkekang di sekolah, penjara, atau rumah pribadi.
Mayoritas keluarga terpisah, pasangan suami-istri di bawah usia enam puluh tahun dipisahkan, bahkan anak laki-laki di atas enam belas tahun terkadang dipisahkan dari ibu mereka, termasuk anak laki-laki usia sembilan hingga sebelas tahun.
Tidak ada sistem formal pendidikan untuk anak-anak; sebaliknya, mereka diminta untuk membantu dalam tugas-tugas yang mendukung kemandirian para tawanan, seperti merawat hewan peliharaan dan terlibat dalam kegiatan pertanian lainnya. Total orang yang termasuk dalam kategori ini sekitar 15.252 orang.
Kategori ketiga melibatkan pria di bawah tujuh belas tahun dan di atas enam puluh tahun, wanita, dan anak-anak. Awalnya, mereka diberi kebebasan tertentu, namun dengan situasi perang yang semakin buruk, terpaksa dibangun pemukiman tertutup dengan pagar berduri. Perempuan dan anak-anak dari kategori ‘warga musuh’ dipindahkan secara paksa ke pemukiman ini hanya dengan peralatan seadanya.
Ribuan orang harus tinggal dalam ruang yang sempit, dengan fasilitas bersama seperti toilet, kamar mandi, dan dapur, seringkali dengan keterbatasan air dan listrik. Mereka terpaksa hidup di lingkungan yang sangat berbeda dari rumah kolonial yang luas dan mewah yang pernah mereka kenal. Meskipun Tentara Kekaisaran berusaha menyediakan bantuan dengan mendirikan depot pasokan dan pasar, para tawanan masih mengalami kelangkaan barang kebutuhan pokok.
Baca juga: Nasib Interniran Jepang di Perang Dunia II
Pada November 1943, dikeluarkan peraturan baru terkait perlakuan terhadap tahanan militer yang mengalihkan pengelolaan warga negara musuh dari markas komando administrasi militer ke komando angkatan darat. Di bawah komando angkatan darat, kamp-kamp interniran militer didirikan, namun pengelolaan kamp-kamp yang memiliki banyak tawanan menjadi masalah yang mendesak pada akhir tahun 1943.
Di Jawa, kamp interniran militer dibangun berdampingan dengan kamp tawanan perang yang telah ada sejak Agustus 1942. Markas besar dan kamp utama berada di Jakarta, sementara dua kamp lainnya didirikan di Bandung dan Semarang. Total tawanan yang diinternir di tiga lokasi ini mencapai 69.779 orang.
Kehidupan Interniran di Kamp Tjideng
Perempuan dan anak-anak di bawah enam belas tahun diinternir di enam lokasi di Jakarta sejak April 1944, diikuti dengan pendirian lima kamp lainnya. Saat kekalahan Jepang, sekitar 21.875 orang diinternir di sebelas lokasi berbeda.
Di antara kamp-kamp itu, Kamp Tjideng terkenal karena perlakuan yang sangat kejam terhadap para tawanan, bahkan menyebut namanya saja masih membuat bulu kuduk para penyintas merinding.
Menurut Letnan Kolonel Collins dari Divisi Inggris Kantor Hukum Komando Pasukan Sekutu Tertinggi, yang turut serta dalam evakuasi tawanan di akhir perang, para wanita di kamp tersebut berada dalam kondisi kelaparan akut sehingga terobsesi untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dan kehilangan respons terhadap lingkungan sekitar. Mereka juga menunjukkan keterikatan yang tidak wajar pada benda-benda materi.
Kondisi di kamp Tjideng sangat mengerikan. Para tawanan diperlakukan dengan sangat buruk dan dipaksa untuk tunduk pada otoritas kamp layaknya hewan ternak. Archer (2004) menyatakan mereka yang melanggar aturan terancam digunduli rambutnya sebagai hukuman.
Setiap pagi dan malam, mereka harus berkumpul untuk absen dan menerima porsi makanan yang sangat minim. Makanan yang disediakan terdiri dari bubur tapioka yang sangat sedikit, nasi dengan sayuran kankun, dan tempe yang diberikan hanya setiap dua minggu sekali. Gula, yang sangat dibutuhkan, hampir tidak tersedia.
Untuk mengatasi kelaparan, beberapa tawanan menyimpan garam dan merica dalam kaleng tembakau bekas, yang kadang-kadang mereka jilat untuk meredakan rasa lapar. Banyak perempuan mengalami masalah kesehatan yang serius karena kondisi makanan yang buruk, termasuk berhentinya siklus menstruasi dan penyebaran penyakit menular seperti batuk rejan, disentri amuba, malaria, hepatitis, dan masalah mental.
Menurut Utsumi Aiko (2011), kerja paksa juga diperintahkan di kamp tersebut. Kondisi sanitasi yang sangat buruk terjadi di kamp yang menampung 10.200 orang; fasilitas toilet cepat penuh. Salah satu tugas harian para tawanan adalah menggali lubang buangan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti sekop dan ember. Meskipun pekerjaan ini dilakukan seminggu sekali, tidak ada air atau sabun yang disediakan untuk mencuci tangan setelah pekerjaan selesai.
Mendekati akhir kekuasaan Jepang, jatah air harian untuk para tawanan terbatas hanya sekitar satu cawan, digunakan untuk minum, mencuci pakaian, dan kebersihan pribadi.
Kamp Tjideng tidak lagi dapat ditemukan hari ini, karena banyak perubahan yang terjadi pada lokasi tersebut, seperti perbaikan sungai yang sering mengalami banjir. Meskipun fisiknya tidak ada lagi, ingatan dan pengalaman dari tempat itu tetap terpatri dalam catatan dan kenangan yang ditinggalkan oleh mereka yang selamat.
Referensi
Aiko, U. Japanese Army Internment Policies for Enemy Civilians during the Asia-Pacific War. Multicultural Japan: Paleolithic to Postmodern.
Archer, B. (2004). The internment of Western civilians under the Japanese, 1941-1945: a patchwork of internment (Vol. 24). Psychology Press.
Blackburn, K., & Hack, K. (Eds.). (2007). Forgotten captives in Japanese-occupied Asia (Vol. 10). Routledge.
Coté, J. (2008). Postcolonial shame: heritage and the forgotten pain of civilian women internees in Java. In Places of Pain and Shame (pp. 142-157). Routledge.
Emery, L. (2010). Filling the Emptiness of a Stunned Inner Silence: Survivors’ Memoirs of Japanese Internment Camps in Indonesia during World War II.
Graaff, N. V. D. (1989). We survived: a mother’s story of Japanese captivity. Queensland: University of Queensland Press.