ASEAN (Association of South East Asia Nations) adalah nama persekutuan dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara meliputi negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dibentuknya ASEAN tentu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu seperti kepentingan politik, ekonomi, dan perdagangan. Berdirinya ASEAN adalah untuk mengantisipasi memuncaknya perang Indochina dan Perang Dingin antara Blok Komunis dan Blok Barat.[1] Pembahasan tentang latar belakang terbentuknya ASEAN cukup menarik untuk dikaji sehingga kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang proses terbentuknya ASEAN.
Sejak PBB dibentuk pada tahun 1945, berbagai pihak melancarkan ide untuk menciptakan pengaturan kerja sama regional sebagai sarana penunjang untuk mencapai kerja sama global. Gagasan tersebut dipandang sebagai hal-hal yang sangat diperjuangkan guna mencapai perdamaian dunia agar generasi berikutnya tidak mengalami kesengsaraan peperangan. Sejak saat itu di seluruh kawasan dunia mulai menjalin perjanjian kerja sama regional meliputi Eropa, Timur Tengah, Asia, Afrika dan Amerika Latin. Perjanjian yang dilakukan tidak lepas dari asumsi-asumsi. Pertama, kedekatan geografis akan memudahkan upaya-upaya saling memahami di antara negara-negara yang bertetangga sehingga masalah-masalah yang mungkin dapat menjurus kepada pertikaian dapat diatasi dan tercipta dasar hidup berdampingan secara damai.[2] Kedua, negara-negara tetangga yang berdekatan secara geografis masing-masing memusatkan diri terutama pada kegiatan-kegiatan ekonomi. Ketiga, kerja sama regional dilakukan untuk mencapai kata sepakat tentang manfaat bersama yang diperoleh dari keterikatannya pada suatu usaha bersama daripada menjalankan kegiatan pembangunan secara tersendiri atau lebih dikenal dengan konvergensi kepentingan yang bersumber pada keputusan politik.[3]
Latar belakang terbentuknya ASEAN tidak lepas dari berbagai faktor, baik kondisi internasional, regional, bilateral, maupun kepentingan nasional. Sejak tahun 1945, kawasan di dunia mendapat pengaruh dari perang dingin yang terjadi antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet sangat aktif memprakarsai berbagai bentuk kerja sama regional yang berdimensi politik, ekonomi, dan keamanan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan Internasional.[4] Persaingan di kedua negara tersebut mendorong negara-negara di dunia untuk mengikat diri dengan salah satu negara adikuasa itu. Ketergantungan dan hegemoni yang tercipta mengakibatkan negara yang dibantu atau dilindungi memiliki ruang gerak yang berkurang.
Di Asia, terdapat serangkaian upaya untuk menciptakan dan mengembangkan kerja sama dalam berbagai bentuk dan tujuan. Upaya paling awal, melibatkan sejumlah negara Asia Tenggara melalui Konperensi Asia yang diselenggarakan di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947 yang diikuti 17 negara Asia dan wakil-wakilnya dari Asia Tenggara, masing-masing dari Myanmar, Indonesia, Malaya, Filipina, Muangthai, dan Vietnam. Pada tanggal 20 Januari 1949 konperensi pemerintah negara-negara Asia tersebut untuk membicarakan serangan Belanda terhadap Indonesia yang berlangsung mulai tanggal 19 Desember 1948. Pada bulan Mei 1950 di Filipina diselenggarakan pertemuan Asian Union yang diikuti oleh Filipina, Australia, Australia, India, Indonesia, Muangthai, Pakistan dan Sri Lanka. Sejumlah negara-negara baru di Asia menilai bahwa kalau merdeka terlibat dalam salah satu blok dalam kancah perang dingin, maka akan membahayakan kepentingan nasional mereka. Untuk mendirikan blok ketiga secara militer terang tidak mungkin. Karena itu mereka yakin bahwa dengan dibentuknya kekuatan ketiga dalam percaturan politik Internasional dapat mengimbangi dua blok yang saling bersaing.
Dalam rangka untuk membentuk kekuatan ketiga (diluar Blok Barat dan Timur), kelima negara Asia yaitu Myanmar, India, Indonesia, Pakistan dan Sri Lanka pada bulan April 1954 bertemu di Colombo (Ibukota Sri Lanka). Pada pertemuan itu, Indonesia mengusulkan ide untuk menyelenggarakan Konperensi negara-negara dari Asia dan Afrika. Dengan disponsori Indonesia, India, Mesir, Ghana, dan Sri Lanka maka pada tanggal 18-25 April 1955 berlangsunglah Konperensi Asia-Afrika di Bandung. Pertemuan tersebut berhasil merubah peta politik Internasional karena KAA sebagai embrio munculnya Gerakan Nonblok.
Kondisi Asia Tenggara
Disisi lain kekalahan Perancis di Indocina pada tahun 1954 membuat gelisah Amerika Serikat sebagai Blok Barat, karena kekalahan dipihak Barat akan membawa negara-negara di Asia Tenggara satu persatu berada di bawah komunis. Untuk mengatasi hal tersebut Amerika Serikat dan negara-negara Blok Barat lainnya mengambil langkah pembendungan yaitu dengan memilih salah satu blok. Bagi negara Asia Tenggara yang menyatakan tetap netral dinilai sebagai immoral, termasuk negara-negara yang menjadi sponsor KAA yang nonblok. Pada tanggal 8 September 1954 dibentuklah SEATO (Southeast Asia Treaty Organization) di Manila. SEATO adalah organisasi regional pertama di Asia Tenggara, tetapi, kredibilitasnya lemah karena hanya diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, dan Muangthai, yang mana hanya dua negara saja yang berasal dari Asia Tenggara.
Ketika Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman, berkunjung ke Filipina pada tahun 1959, ia mengusulkan pembentukkan organisasi kerja sama regional untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Kemudaian pada tanggal 31 Juli 1961 Malaysia, Filipina, dan Muangthai melalui sebuah deklarasi di Bangkok mendirikan ASA (Association of Southeast Asia). Tidak lama kemudian, terjadi perselisihan antara Filipina dan Malaysia tentang Sabah (Kalimantan Utara) sehingga melumpuhkan kerja sama regional tersebut. Tidak lama kemudian Filipina membentuk Konfederasi Melayu Raya (Greater Malay Confederation) dengan tujuan untuk mencari penyelesaian Malaysia disatu pihak dengan Filipina dan Indonesia dipihak lain tentang Kalimantan Utara (Sabah) yang akan masuk ke dalam Federasi Malaysia.
Pada tahun 1963 diadakan pertemuan tingkat tinggi di Manila yang dihadiri oleh Soekarno, Tengku Abdul Rahman dan Diaspora Macapagal. Dalam pertemuan tersebut mereka menyetujui untuk mengambil langkah-langkah permulaan ke arah berdirinya sebuah organisasi kerja sama regional baru yang kemudian dikenal dengan Maphilindo (Malaysia, Filipina, Indonesia). Ketika Malaysia diresmikan pada tanggal 16 September 1963 mencakup Sabah, Serawak, Singapura, dan Malaysia. Sejak saat itu Indonesia meningkatkan konfrontasi terhadap federasi baru itu. Organisasi Maphilindo lumpuh karena Filipina tidak lagi mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia, kerja sama hanya dilakukan dua pihak yaitu Filipina dan Indonesia.
Selama konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia berlangsung, Indonesia membentuk poros Jakarta-Pnom Penh-Beijing dan keluarnya Indonesia dari PBB. Hal tersebut merusak citra politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Praktek-praktek politik luar negeri yang cenderung memihak ke kiri, dalam hal ini terutama RRC dan sangat anti Barat menimbulkan dan mengembangkan kesangsian di berbagai negara tentang kemurnian prinsip bebas aktif politik luar negeri Indonesia. Ketika politik luar negeri Indonesia mengalami krisis kredibilitas yang berat diluar negeri, dan juga dibeberapa kalangan di dalam negeri, terutama kekuatan-kekuatan non atau anti komunis seperti di Angkatan Darat dan golongan-golongan agama, meletusnya peristiwa G30S/PKI.[5] Pada masa pemerintahan Orde Baru berangsur-angsur mengembalikkan citra politik luar negeri yang bebas aktif. Konfrontasi dengan Malaysia diakhiri dan dalam waktu yang relatif singkat keanggotaan Indonesia di PBB dicairkan kembali. Bahkan Indonesia memainkan peran aktif dan menentukan dalam pembentukkan organisasi regional di Asia Tenggara.
Sebelum konfrontasi Indonesia-Malaysia pemerintah-pemerintah di Bangkok, Manila, dan Kuala Lumpur kembali memiliki gagasan kerja sama. Pada tahun 1966, diadakan pertemuan menteri-menteri luar negeri ASA. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang regionalisme yang menjadi pokok pembicaraan selama berlangsungnya perundingan bilateral informal antara Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1966, Soeharto menjelaskan syarat-syarat persetujuan untuk membawa konfrontasi Indonesia-Malaysia ketahap akhir, Soeharto mengungkapkan apabila masalah Malaysia selesai maka negara-negara di
Asia Tenggara dapat melangkah ke arah kegiatan-kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerjasama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara-negara Asia Tenggara. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara dapat menghidupkan kembali Maphilindo dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerja sama dalam berbagai bidang terutama bidang-bidang ekonomi, tekhnik dan budaya.
Pada tahun 1966, antusiasme bagi kerja sama kawasan diikuti dengan tekad menjamin bahwa setiap usaha kearah itu akan didasarkan pada syarat-syarat Indonesia, meskipun didalam kerangka rekonsiliasi. Perubahan politik di Indonesia menimbulkan suatu kesesuaian politik yang justru tidak ada ketika ASA dibentuk pada tahun 1961. Walaupun Indonesia menegaskan kembali secara formal prinsip-prinsip kebijaksanaan luar negeri yang didasarkan pada pencegahan asosiasi yang bersifat aliansi atau memberikan fasilitator bagi pangkalan militer asing dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto telah bergabung ke dalam jaringan informal negara-negara yang memiliki pandangan yang sama. Dalam hal ini Indonesia merupakan mitra yang sejajar, walaupun tidak setara.
Pemerintahan-pemerintahan di Muangthai dan Filipina menanggapi dengan semangat ungkapan minat Jenderal Soeharto untuk memajukan asosiasi Asia Tenggara bagi kerja sama kawasan. Selain mencari rujukan yang tepat hal itu mungkin memakan waktu sedikit untuk meyakinkan perdana menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman, akan maksud baik Indonesia terutama karena kedua negara ini belum mempunyai hubungan diplomatik
Peran Indonesia dalam Pembentukan ASEAN
Politik luar negeri Indonesia yang baru membuka kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, organisasi-organisasi dan badan-badan internasional yang ada demi kepentingan nasional Indonesia untuk menanggulangi kesulitan ekonomi. Dengan penegasan kembali prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, maka dirumuskanlah langkah-langkah yang akan diambil. Langkah-langkah itu ialah memperbaiki kesalahan pengertian dari negara-negara Blok Barat maupun Blok Timur. Oleh karena itu, Indonesia segera kembali ke PBB dan melakukan pendekatan kepada Blok Barat dan Blok Timur untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata Internasional. Hal tersebut membuahkan hasil, Indonesia mendapatkan kepercayaan di mata Internasional ditandai dengan meningkatnya jumlah bantuan dan pinjaman luar negeri yang diterima.
Pada masa sebelumnya Indonesia pernah terlibat konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura. Berbeda halnya pada masa Orde Baru, Indonesia memperbaiki hubungannya dengan Singapura. Sehingga pada tanggal 6 Juni 1966 pemerintah Singapura memutuskan untuk mengakui Indonesia dan menyetujui diadakannya pertukaran wakil-wakil diplomatik. Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman yang pada awalnya menentang keputusan Singapura perlahan-perlahan mendukung. Langkah tersebut dinilai sebagai langkah menuju perdamaian dan keamanan daerah Asia Tenggara.[6] Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang telah berlangsung selama tiga tahun pun dihentikan berdasarkan persetujuan bersama yang ditandatangani pada 11 Januari 1966 sebagai hasil persetujuan di Bangkok pada bulan Juni 1966. Dalam persetujuan itu Indonesia diwakili oleh Menteri Utama Bidang Politik/Luar Negeri Adam Malik dan pihak Malaysia oleh wakil Perdana Menteri Tengku Abdul Razak.
Pada akhir tahun 1966, Indonesia menawarkan kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi kerja sama regional dalam rangka membangun dan mengisi kemerdekaan nasional masing-masing negara. Ide tersebut disampaikan pada Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Myanmar. Ternyata hanya Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand yang menyambut baik.
Pada tanggal 5-8 Agustus 1967 di Bangkok mengenai realisasi pembentukkan suatu kerja sama regional yang baru, Indonesia menentang pasukan asing di wilayah Asia Tenggara. Menanggapi persoalan tersebut Menteri Luar Negeri Narcio Ramos dari Filipina melakukan pembelaan terhadap pandangan pemerintahannya yang menganggap perlu adanya pangkalan asing (Amerika Serikat) di Filipina, sedangkan Singapura dan Malaysia menyatakan bahwa pasukan Inggris yang ada di negeri mereka tidak lama lagi akan ditarik.
Indonesia yang baru saja terlepas dari kekuasaan komunis dan kebijaksanaan politik luar negerinya menjauhi garis kiri, dan anggota-anggota lainnya anti komunis atau paling tidak non-komunis, maka ada kesan bahwa ASEAN dibenyuk oleh Blok Barat guna membendung komunis di Asia Tenggar. Namun kesan tersebut sulit dibuktikan sebab negara-negara anggotanya menghindari perlawanan dengan negara-negara komunis. Jika dilihat dari proses pembentukkan ASEAN terlihat bahwa organisasi tersebut dibentuk sebagai antisipasi terhadap perkembangan politik di masa itu serta masa-masa berikutnya. ASEAN tidak dibentuk sebagai sebuah organisasi dengan konsep-konsep yang dipersiapkan secara matang dan terencana untuk jangka panjang.
Situasi pada waktu itu memang tidak memungkinkan. Dengan pemahaman atas keadaan ini, maka seluruh makna yang bisa diperoleh Indonesia dari ASEAN tersebut diatas bukanlah makna-makna besar yang langsung didapat setelah ASEAN terbentuk. Sejak semula, harapan yang bisa ditumpukan pada organisasi baru ini dari pihak Indonesia sebagai penggagas ialah bahwa ASEAN dapat berfungsi sebagai sarana peredaan setelah terjadi perubahan politik luar negeri Indonesia. Setelah terjadi peredaan ketegangan, lalu diambil langkah-langkah pemulihan citra politik Indonesia di mata negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara khususnya dan dunia Internasional pada umumnya. Implikasinya, melalui ketahanan ekonomi dan politik dapat dirasakan makna ketahanan regional dalam bidang pertahanan dan keamanan.[7]
DAFTAR PUSTAKA
Alfian, dkk. Latar Belakang Terbentuknya ASEAN. Jakarta: Seknes ASEAN Deplu RI, 1986.
Betram, Christoph. Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia. Jakarta: Bina Aksara,_.
Luhulima, C.P.F. Luhulima. Dimensi Kerangka Kegiatan dalam Kerja Sama ASEAN. Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, 1986.
Saifullah. Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Martadisastra, Ulkasah. Perbandingan Administrasi Negara ASEAN. Jakarta: Remaja Karya, 1985.
Wiharyanto, Kardiyat. Sejarah Asia Tenggara: Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme sampai Terbangunnya Kerja Sama ASEAN. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012.
[1]Saifullah, Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 3-4.
[2]C.P.F. Luhulima, Dimensi Kerangka Kegiatan dalam Kerja Sama ASEAN (Jakarta: Sekretariat Nasional ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, 1986), hlm. 6.
[3]Kardiyat Wiharyanto, Sejarah Asia Tenggara: Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme sampai Terbangunnya Kerja Sama ASEAN (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012), hlm. 145.
[4]Christoph Bertram, Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia (Jakarta: Bina Aksara,_), hlm. 32.
[5]Alfian, dkk, Latar Belakang Terbentuknya ASEAN (Jakarta: Seknes ASEAN Deplu RI, 1986), hlm. 6.
[6]Ulkasah Martadisastra, Perbandingan Administrasi Negara ASEAN (Jakarta: Remaja Karya, 1985), hlm. 11.
[7]Wiharyanto, Sejarah Asia Tenggara:, hlm. 159.
