Partai Sosialis Indonesia (PSI) merupakan partai yang menganut ideologi sosialisme demokrat (sosdem). Partai politik yang didirikan oleh Sutan Sjahrir ini turut mewarnai panggung perpolitikan nasional dari awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama.
Sebagai partai yang banyak berisi kalangan intelektual, tidak jarang partai ini menjadi oposisi Pemerintah Orde Lama. Sayangnya kiprah PSI harus terhenti, setelah Soekarno memutuskan membubarkan partai tersebut karena dianggap melanggar undang-udang.
Story Guide
Latar Belakang Pendirian Partai Sosialis Indonesia
Pendirian PSI tidak dapat dilepaskan dari usaha penggabungan Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang dipimpin Sutan Sjahrir dan Partai Sosialis Indonesia (Parsi). Kedua partai ini sama-sama merupakan partai anti fasis, namun memiliki perbedaan ideologis secara prinsipal.
Partai Sjahrir yang didirikan pada 20 November 1945, dipengaruhi ideologi sosialis demokrat, sementara partai Amir lebih dipengaruhi garis kebijakan Dimitrov Uni Soviet yang menghendaki adanya kerjasama kaum komunis dengan kapitalis barat untuk melawan fasisme.
Karena adanya persamaan prinsip diantara keduanya, maka atas desakan berbagai kalangan, Sutan Sjahrir dan Amir Syarifudin mencoba mempersatukan Paras dan Parsi menjadi satu partai yang berideologi sosialis. Maka lahirlah Partai Sosialis (PS) yang menghimpun kekuatan-kekuatan politik kalangan kiri saat itu. Akan tetapi kerjasama antara keduanya tidak bertahan lama.
Penyebab utamanya adalah perubahan kebijakan komitran (Uni Soviet) dengan mencabut doktrin Dimitrov, digantikan dengan doktrin Zhdanov dengan kebijakan memutus hubungan dengan negara-negara kapitalis barat. Kaum komunis dihimbau untuk mengakhiri kerja sama dengan pihak-pihak yang akomodatif dengan pihak kapitalis.
Kebijakan baru komunis Internasional tersebut sangat bersebrangan dengan Sutan Sjahrir, yang percaya bahwa kemerdekaan nasional bisa dicapai dengan perundingan dan kerja sama dengan negara-negara barat.
Amir Syarifudin akhirya menarik faksinya dalam tubuh Partai Sosialis dan bergabung dengan Musso dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), sedangkan Sutan Sjahrir membentuk partai baru pada tanggal 12 Febuari 1948 dengan nama Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Ideologi Partai Sosialis Indonesia
Sutan Sjahrir merumuskan ideologi PSI dengan menggunakan prinsip Sosialisme Demokrat (Sosdem), sebuah paham revisionis atas Marxisme yang berkembang di daratan Eropa Barat. Pilihan Sjahrir atas sosdem dipengaruhi oleh lingkungan sosial saat ia tinggal di Belanda.
Saat di Belanda, Sjahrir aktif dalam kegiatan-kegiatan para aktivis sosialis demokrat di negeri kincir angin tersebut, tetapi Sjahrir kerap menggunakan terminologi sosialisme kerakyatan sebagai padanan sosdem yang terlalu Barat.
Menurut Sjahir, sosialisme kerakyatan adalah sebuah paham yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, menghormati hak-hak kemanusiaan dan berjiwa kemanusiaan. Sosialisme kerakyatan sama dengan demokrasi liberal yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan menolak kehidupan feodalisme serta kepemimpinan sentralistik pada satu orang.20
Sutan Sjahrir berpendapat bahwa ideologi sosialisme yang dianut PSI berbeda dengan ideologi yang dianut oleh PKI. Perbedaan pokok antara konsep sosialisme PSI dan PKI adalah kaum komunis menganggap diktaktor proletariat adalah hal yang mesti dijalankan sebagai jalan menuju sosialisme, sedangkan sosdem berkeyakinan mekanisme pemilu dalam sistem negara demokratis bisa digunakan sebagai jalan menuju kesejahteraan
Visi dan Misi Partai Sosialis Indonesia
Visi dan Misi PSI adalah berjuang untuk demokrasi. Demokrasi harus menjadi bentuk universal dari organisasi negara dan cara hidup karena didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab individunya.
Dengan menolak setiap kediktatoran, setiap bentuk pemerintahan totaliter atau otoriter karena mereka melanggar martabat manusia, menghancurkan kebebasan manusia dan aturan hukum. Sosialisme hanya dapat diwujudkan melalui demokrasi dan demokrasi hanya bisa dipenuhi melalui sosialisme.
Untuk mewujudkan visi dan misinya, PSI menyusun beberapa program politik yang merupakan turunan dari dasar-dasar pandangan sosialisme kerakyatan, PSI mengakui serta memperjuangkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia seperti : (1) hak setiap orang untuk mempunyai kehidupan pribadi dengan tiada diganggu oleh negara, (2) persamaan tiap orang warga negara untuk hukum, (3) perwakilan rakyat dengan jalan pemilihan merdeka yang sama dan rahasia, (4) pemerintah yang dilakukan oleh mayoritas akan tetapi dengan menjunjung hak-hak minoritas. (5) pembuatan undang-undang yang dikuasai oleh perwakilan rakyat, (6) pengadilan yang otonom yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah.
Di bidang ekonomi PSI berupaya menjamin adanya demokrasi ekonomi, yang ditegaskan dalam program nasional PSI di bidang ekonomi, yaitu:
- Proses ekonomi diatur oleh negara menurut rencana,
- Proses ekonomi dipimpin dan diawasi oleh negara,
- Negara mendorong dan membimbing inisiatif masyarakat untuk memperkuat dasar perekonomian rakyat,
- Kekuatan rakyat diatur dan diorganisir oleh koperasi.
Berkaitan dengan program ekonomi, PSI mengutamakan jaminan atas pekerjaan dan hak sosial lainnya sebagai program nasional bidang perburuhan. Dalam program bidang perburuhan ini terlihat jelas bahwa jaminan atas hak sosial yang menjadi ciri negara kesejahteraan (welfare state) juga menjadi ciri khas PSI dengan sosialisme kerakyatannya.
Dalam bidang perburuhan PSI menetapkan beberapa program nasionalnya yang meliputi: (1) Mengusahakan dan menghilangkan pengangguran serta eksploitasi dari manusia oleh manusia, (2) Menjamin hak-hak dasar sosial seperti (hak untuk bekerja, menerima upah yang mencukupi kehidupan buruh sekeluarga, mendapat penghasilan yang sama untuk pekerjaan, hak beristirahat, memperoleh perawatan kesehatan atau cuti hamil, jaminan hidup untuk warga negara yang
Bidang lain yang menjadi pokok perjuangan PSI dalam program nasionalnya adalah pertanian; kepegawaian; pendidikan dan kebudayaan; pemuda; social; kesehatan dan makanan rakyat; perumahan dan kota; perumahan rakyat di desa dan internasional.
Di bidang pendidikan dan kebudayaan, fokus utama PSI adalah untuk mendemokrasikan pengajaran hingga sekolah terbuka untuk anak-anak dari segala lapisan. Jika hal itu dapat dilakukan, maka kemampuan ekonomi tidak lagi menjadi halangan untuk menuntut ilmu dan keahlian. Program ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan (ilmu dan ahlinya) tanpa kecuali.
Di bidang sosial, PSI menegaskan perjuangannya untuk kesetaraan gender dengan program yang menambah kesempatan bagi pekerja wanita. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mencapai emansipasi yang sebenarnya, dengan dasar persamaan sepenuhnya di lapangan politik, ekonomi, dan sosial antara kaum wanita dan lelaki. Selain itu, diperjuangkan pula jaminan sosial untuk yatim piatu, kaum disabilitas, dan lansia.
PSI juga berupaya untuk mendukung segala upaya kerjasama internasional, perdamaian, penyelesaian konflik internasional tanpa kekerasan dan membentuk badan-badan internasional untuk menopang upaya memajukan kesejahteraan, perdamaian, keadilan dan solidaritas antar masyarakat dan individu di seluruh dunia.
Sepak Terjang PSI di Perpolitikan Nasional
Pada awal kemerdekaan kader-kader PSI cukup mampu mempengaruhi jalannya pemerintahan, mereka bahkan menduduki posisi-posisi strategis dalam jumlah yang tidak wajar, khususnya jabatan Sekretaris Jendral di Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pertahanan. Bahkan sebelum pemilu, bersama dengan PNI dan Masyumi, ketiganya adalah poros dominan perpolitikan nasional.
Kendati memiliki pengaruh besar, pengaruh PSI tidak berlangsung lama. Berbeda dengan lawan-lawan politiknya, partai ini malah gagal membangun basis dukungan massa pada pemilu 1955.
Sebenarnya PSI sudah memiliki bekal yang cukup untuk menjadi sebuah partai besar, selain figur Sutan Sjahrir yang cukup familiar dikalangan para pemuda, partai ini juga berisi para intelektual lapisan elit dalam stratifikasi sosial masyarakat Indonesia. Dua modal ini apabila bisa dimanfaatkan dengan baik dan efektif oleh PSI dapat menjadi senjata untuk mendulang suara pada pemilu 1955.
Akan tetapi realitas berkata lain, PSI menjadi semacam anomali partai kaum terpelajar di tengah tingkat pendidikan rakyatnya yang sangat rendah, ditambah dengan kultur feodal yang masih dominan mempengaruhi relasi sosial masyarakat Indonesia.
Akibatnya, PSI menjadi partai politik yang terasing pada zamanya. Sehingga tidak mengherankan apabila partai ini hanya mendapatkan sedikit kursi di parlemen.
Hilangnya basis dukungan yang kuat di dalam parlemen (hanya diwakili 5 orang) tidak berarti tamatnya peranan penting partai ini. Dari kedudukan- kedudukan penting lainya di dalam pemerintahan Indonesia, partai ini masih mempengaruhi beberapa kebijakan dan administrasi negara, walaupun memang tidak begitu dominan perannya, seperti pada masa awal kemerdekaan.
Persepsi diri anggota PSI sebagai wakil kaum intelektual Indonesia menjadi bagian kesalahan strategi dalam membangun basis dukungan massa rakyat pada pemilu 1955. Mereka merasa cocok dengan aliran-aliran pemikiran sosial politik modern yang dijumpai di Eropa dan Amerika, serta bagian-bagian Asia, sehingga berusaha membedakan dirinya dengan orang Indonesia pada umumnya.
Klaim sebagai orang berpendidikan barat dan menggunakan pendekatan rasional ketika melihat masalah-masalah yang muncul ditengah-tengah masyarakat, menjadikan retorika politik yang mereka kemukakan tidak populis serta mudah dimengerti oleh rakyat. Tentu saja ini menjadi bumerang bagi PSI.
Pertentangan Partai Sosialis Indonesia dengan Soekarno
Setelah pemilu pertama dilaksanakan, PSI menjadi salah satu partai yang dengan keras menolak ide Soekarno yang ingin menggantikan demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin.
Penolakan juga dilakukan atas pembentukan Kabinet Djuanda pada 8 April 1957, yang dianggap tidak memperhatikan kekurangan parlemen. Meskipun terdapat beberapa partai yang akhirnya akomodatif untuk bergabung dalam kabinet, tetapi PSI tetap tidak berubah dari pendirian awalnya.
Posisi PSI semakin terpojok setelah keterlibatan beberapa tokohnya –Sumitro Djojohadikusumo dan Mr. St. Mohd. Rasyid– dalam pemberontakan PRRI Permesta di Sumatra Barat. PRRI diproklamasikan pada 15 Februari 1958, dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri; Nasir sebagai juru bicara; Burhanudom Hararap sebagai menteri pertahanan dan kehakiman; dan Sumitro sebagai menteri perhubungan.
PSI yang saat itu dipimpin oleh Sjahrir mengirim utusan, Imam Bok Slamet dan Djoeir Muhammad untuk menemui Sumitro agar tidak melibatkan diri dalampemberontakan itu. Namun, Sumitro menolak saran tersebut. Sebenarnya Sjahrir mengirim Sordarpo Sastrosatomo untuk sekali lagi membujuk Sumitro, tetapi Sumitro tetap tidak merubah keputusannya.
Presiden Soekarno sendiri memandang pemberontakan PRRI Permesta, sebagai puncak penyelewengan dan pengkhianatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Selain itu, pemberontakan tersebut juga dipandang telah bekerjasama dengan pihak asing.
Partai Sosialis Indonesia Dibubarkan
Sikap Soekarno terhadap PSI semakin jelas setelah pembentukan DPR-GR yang disusun sendiri oleh Soekarno melalui Keppres No. 156 Tahun 1960. DPR-GR yang dibentuk sama sekali tidak mengakomodasi wakil PSI bersama dengan Masyumi yang juga dengan keras menjadi oposisi Soekarno.
Komposisi DPR-GR terdiri dari 44 anggota PNI, 36 anggota NU, 30 PKI, 6 orang Parkindo, 5 orang Partai Katolik, 5 orang PSII, 2 orang Perti, serta masing-masing 1 orang dari Murba dan Partindo. Bersama dengan Masyumi, PSI tidak termasuk dalam komposisi DPR-GR.
PSI semakin mendekati titik akhir, setelah Soekarno mengeluarkan Perpres No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik. Pada 21 Juli 1960, Soekarno memanggil pemimpin-pemimpin PSI dan Masyumi. Pimpinan PSI yang datang adalah Sutan Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo, dan T. A. Murad.
Dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi oleh Kepala Staf ketiga angkatan, Kepala Polisis, Jaksa Agung dan petinggi-petinggi lain. Dalam pertemuan selama sepuluh menit itu, Presiden menyerahkan daftar perntanyaan yang harus dijawab pemimpin partai dalam waktu satu minggu.
Jawaban atas pertanyaan itu diserahkan pada 18 Juli 1960. Sayangnya, jawaban dari pimpinan PSI tidak memuaskan Soekarno. Pada 17 Agustus 1960, Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 untuk membubarkan PSI. Keppres itu berbunyi “Membubarkan Partai Sosialis Indonesia, termasuk bagian-bagian, cabang-cabang/ranting-rantingnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.”
Soekarno beralasan bahwa pembubaran PSI karena partai itu melanggar Pasal 9 Penpres Nomor 7 Tahun 1959 tentang syrata-syarat dan penyederhanaan kepartaian, ditambah dengan keterlibatan tokohnya dalam pemberontakan PRRI Permesta.
Setelah PSI dibubarkan, perjuangan tokoh-tokohnya dilakukan melalui Liga Demokrasi yang sebelumnya telah dibentuk pada 24 Maret 1960. Liga Demokrasi merupakan liga dari tokoh-tokoh partai dan organisasi yang anti komunis.
Di dalam liga itu, para tokoh PSI bersama-sama dengan politisi partai lainnya dalam Liga Demokrasi memperjuangkan dan menyuarakan tuntutan demokrasi terhadap pemerintah.
Akan tetapi, liga tersebut juga dibubarkan pada Maret 1961 dengan alasan tidak sesuai dengan Manipol. Dengan berakhirnya Liga Demokrasi, maka berakhir pulalah peranan kepolitikan PSI di pentas kepolitikan nasional karena tidak mempunyai wadah lagi.
PSI ternyata tidak hanya dibubarkan, tetapi para pemimpinnya pun ditahan dan diasingkan oleh penguasa pada awal tahun 1962. Penahanan dan pengasingan para pemimpin PSI dihubungan dengan tuduhan mengadakan rapat rahasia di Bali yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah, dan tuduhan terlibat dalam usaha percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Ujung Pandang.
Akan tetapi, semua tuduhan tersebut hanyalah skenario yang dibuat oleh PKI untuk melenyapkan pengaruh PSI dalam kehidupan politik Indonesia, karena setelah diadakan pemeriksaan tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya
BIBLIOGRAFI
Abdullah, Taufik. Indonesia dalam Arus Sejarah: Perang dan Revolusi Jilid 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012.
Anwar, H. Rosihan. Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati Pejuang Kemanusiaan = True Democrat, Fighter For Humanity 1909-1966. Jakarta: Kompas, 2010.
Karim, M. Rusli. Perjalanan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
J.D Legge. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan : Peranan Kelompok Sutan Sjahrir. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993.
Safa’at, Muchamad Ali. Pembubaran Partai Politik. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
Soe Hok Gie. Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan. Bandung : Bentang, 2005.
Sjahrir, Sutan. Sosialisme Indonesia Pembangunan : Kumpulan Tulisan Sutan Sjahrir. Jakarta : Leppenas, 1982.