Perjanjian Sevres merupakan salah satu dari serangkaian perjanjian sepihak yang dirancang oleh Sekutu untuk menghukum Blok Sentral setelah Perang Dunia Pertama.
Perjanjian ini memerintahkan pembagian Kekaisaran Ottoman, yang menjadi penyebab utama kehancuran kekaisaran ini. Melalui perjanjian itu, Sekutu berupaya meruntuhkan kekuasaan Kekaisaran Utsmani dan pada hakikatnya menghapuskan kedaulatan Turki. Akibatnya, gelombang perlawanan rakyat Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal pun semakin kuat.
Pembagian Wilayah-Wilayah Utsmani
Perjanjian Sevres ditandangani Sekutu pada 10 Agustus 1920, setelah melalui 15 bulan perencanaan. Perjanjian ini dirancang untuk mencekik Turki Utsmani melalui sanksi-sanksi berat di dalamnya. Italia, Inggris dan Prancis menandatanganinya atas nama Sekutu yang menang.
Salah satu point penting dari perjanjian adalah pembagian wilayah Kekaisaran Utsmani di Timur Tengah. Prancis mengambil alih Lebanon, Suriah dan wilayah di Anatolia selatan, sementara Inggris mengambil alih Palestina dan Irak. Ketentuan-ketentuan pembagian ini telah diputuskan dalam Perjanjian rahasia Sykes-Picot tahun 1917.
Baca juga: Perjanjian Sykes-Picot
Sementara itu, Yunani aktif dalam perlawanan terhadap Utsmani diberi kendali atas Smirna, meskipun secara teknis tetap berada dalam Kekaisaran Ottoman. Namun, orang-orang Smirna diberi pilihan referendum mengenai apakah mereka ingin tetap berada di Kekaisaran Ottoman atau bergabung dengan Yunani.
Sementara Italia diberi Kepulauan Dodecanese serta pengaruh di wilayah pesisir Anatolia.
Perjanjian itu membuat Selat Dardanelles menjadi perairan internasional dan melucuti kekuasaan Kekaisaran Ottoman atasnya. Selain itu, beberapa pelabuhan dekat Istanbul berubah sebagai zona bebas internasional yang bebas dilalui. Secara teritorial ini merupakan kerugian besar bagi sebuah negara.
Perjanjian Sevres bertujuan mengamankan kepentingan Sekutu di Timur Tengah. Selain itu, Sekutu juga memperoleh sumber daya minyak yang belum lama ditemukan di daerah itu.
Perjanjian Sevres juga mengakui daerah-daerah tertentu sebagai negara berdaulat yang independen, di antaranya Kerajaan Hijaz dan Armenia.
Disepakatinya Perjanjian Sevres turut memberikan keuntungan bagi perjuangan suku Kurdi. Hal ini karena dalam perjanjian itu disetujui pembentukan wilayah Kurdistan yang merdeka, yang sebelumnya berada di bawah Utsmani. Meskipun dalam perkembangannya perjanjian itu tidak pernah tereleasasi bagi suku Kurdi.
Sanksi Militer dan Ekonomi Perjanjian Sevres
Serupa dengan perjanjian lain yang ditandatangani oleh Blok Sentral, Perjanjian Sèvres memberlakukan pembatasan militer yang berat terhadap Kekaisaran Utsmani. Tentara Utsmani dibatasi hanya menjadi 50.000 orang.
Selain itu, Utsamani juga dilarang memiliki angkatan udara dan angkatan laut dikurangi menjadi hanya tiga belas kapal. Di bawah Perjanjian Sevres, Sekutu diberi kekuasaan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan ini.
Konsekuensi finansial dari Perjanjian Sèvres menyamai Perjanjian Versailles dalam hal tingkat keparahan; namun, Jerman Weimar yang baru masih diizinkan untuk menjalankan ekonominya sendiri.
Sanksi berat juga dikenakan di bidang ekonomi, kekuasaan Utsmani atas keuangan dan ekonomi sepepuhnya diambil alih dan diserahkan kepada Sekutu. Pengambilalihan tersebut termasuk kontrol dari Bank Utsamani, kontrol atas impor dan ekspor, kontrol anggaran nasional, kontrol atas peraturan keuangan, permintaan pinjaman dan reformasi sistem pajak.
Sekutu bahkan mengendalikan pembayaran utang. Salah satu syaratnya adalah hanya Prancis, Italia, dan Inggris Raya yang bisa menjadi pemegang obligasi utang. Kekaisaran Utsmani juga dilarang memiliki kerja sama ekonomi dengan Jerman, Austria, Hongaria dan Bulgaria dan semua aset ekonomi keempat negara ini dilikuidasi dalam Kekaisaran Ottoman.
Perjanjian Sèvres juga memberi Sekutu hak untuk mereformasi sistem pemilihan Kekaisaran Ottoman.
Pemimpin nasionalis Turki, Mustafa Kemal mengorganisir pemberontakan menentang perjanjian itu tepat sebelum Wazir Agung, Ahmed Pasha, dari Kekaisaran meratifikasinya. Pasha digulingkan dan Kemal menolak menandatangani perjanjian, yang dianggapnya tidak perlu keras.
Kemal berpendapat bahwa perjanjian itu justru menghukum rakyat Turki dan bukan para pemimpin Kekaisaran Ottoman yang telah memimpin negeri itu ke dalam perang. Berkat protesyang digalangnya itu, Sekutu dan pemerintah Turki baru terpaksa melakukan negosiasi ulang perjanjian untuk Turki.
BIBLIOGRAFI
Fromkin, David. 1989. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. New York: Avon.
Lewis, Bernard. 1961. The Emergence of Modern Turkey. Oxford: Oxford University Press.
Wagner, Heather Lehr. 2004. The Division of the Middle East: The Treaty of Sèvres. Philadelphia: Chelsea House Publishers.
