Pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru turut menandai era baru dalam pembangunan pelayanan kesehatan di Indonesia. Selama periode ini, pembangunan fasilitas kesehatan, program pengendalian penduduk, dan vaksinasi kesehatan gencar dilakukan hingga menjangkau pedesaan. Namun, di balik semua keberhasilan itu, efektivitas dari kebijakan Orde Baru juga dipertanyakan.
Kemunculan Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Sistem pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) diperkenalkan pada tahun 1968. Upaya pembentukan puskesmas merupakan realisasi dari ide yang dirintis menteri kesehatan sebelumnya, Johannes Leimena. Tujuannya untuk menghadirkan layanan kesehatan kuratif dan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.
Dalam menjalankan tugasnya, puskesmas menyediakan berbagai layanan kesehatan, termasuk perawatan medis, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, vaksinasi, kesehatan lingkungan dan sanitasi, kesehatan gigi, kesehatan sekolah, kesehatan mental, dan layanan laboratorium.
Puskesmas juga dilengkapi dengan jaringan kesehatan seperti puskesmas pembantu (pustu) dan pos pelayanan terpadu (posyandu). Posyandu dikembangkan untuk mengajak keterlibatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Melalui konsep kader kesehatan, pemerintah mencoba menjangkau lebih banyak orang dalam pelayanan kesehatan.
Pada 1969, hanya tersedia 1000 puskesmas di Indonesia. Jumlah ini jelas tidak mencukupi untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk Indonesia.
Kualitas layanan di puskesmas, posyandu, dan pustu umumnya dianggap rendah, tetapi paling tidak layanan-layanan tersebut telah tersedia secara luas. Jumlah puskesmas mengalami pertumbuhan pesat selama periode booming minyak pada tahun 1970-an ketika pemerintah Orde Baru menerima sejumlah besar pendapatan dari ekspor minyak.
Seperti halnya puskesmas, jumlah rumah sakit umum mengalami pertumbuhan signifikan selama periode booming minyak. Namun, pertumbuhan ini mulai melambat sejak awal tahun 1990-an karena kemampuan pemerintah untuk terus berinvestasi dalam rumah sakit umum menurun setelah harga minyak jatuh pada awal hingga pertengahan tahun 1980-an.
Setelah harga minyak dunia jatuh, pemerintah Indonesia segera melakukan berbagai pemangkasan anggaran, termasuk anggaran untuk bidang kesehatan. Pada tahun 1985, alokasi anggaran kesehatan Indonesia hanya tersisa 0,56% dari PDB dan 2,56% dari total anggaran belanja pemerintah. Anggaran kesejatan ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina kala itu.
Selain fasilitas kesehatan publik, sistem kesehatan swasta juga mengalami pertumbuhan pada era Orde Baru. Banyak dokter, perawat dan bidan, yang bekerja di fasilitas kesehatan umum, bekerja di luar jam kerja di klinik pribadi mereka atau di rumah sakit swasta yang cenderung berlokasi di kota-kota besar.
Beberapa dari fasilitas kesehatan swasta ini dijalankan secara komersil, tetapi sebagian besar dijalankan secara nirlaba oleh yayasan amal. Seperti di negara berkembang lainnya, peningkatan jumlah rumah sakit dan klinik swasta terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kelas menengah dan atas.
Efektivitas Program Kesehatan Orde Baru
Selama periode oil boom, pemerintah Indonesia melakukan investasi besar untuk memperluas jumlah fasilitas kesehatan masyarakat, meningkatkan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, menggencarkan pelatihan kesehatan dan pendidikan, serta mengangkat tenaga kesehatan baru sebagai pegawai negeri.
Semua itu dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Sayangnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia masih jauh dari memadai. Satu puskesmas yang tersedia melayani 30.000 penduduk, sedangkan satu Posyandu untuk setiap 1.000 hingga 1.500 penduduk.
Sam Foster Halabi berpendapat, meskipun indikator kesehatan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara kawasan, tetapi kehadiran puskesmas memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas kesehatan penduduk Indonesia. Semenjak kehadiran puskesmas, angka kematian bayi dan kasus penyakit menular seperti polio mengalami penurunan.
Antara tahun 1980 dan 1997, angka kematian anak di bawah usia lima tahun turun 30-40%. Pada periode yang sama, cakupan vaksinasi polio mengalami peningkatan dari 28% ke 70%.
Sayangnya, akses layanan kesehatan bagi penduduk miskin masih terbatas di Puskemas. Bagi penduduk miskin yang sakit parah, biaya rumah sakit masih dipandang terlampau mahal. Belum ditambah biaya transportasi untuk mencapai fasilitas kesehatan yang biasanya jauh dari rumah. Akibatnya, penduduk desa yang sakit lebih memilih menggunakan pengobatan tradisional dan mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah sakit.
Sebuah penelitian pada tahun 1995 menunjukkan bahwa hanya 10% dari penduduk miskin di Indonesia yang mendapatkan perawatan di rumah sakit atau 1:10 dibandingkan dengan jumlah penduduk kaya yang mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Soeharto sebenarnya berupaya menghadirkan jaminan kesehatan untuk meningkatkan aksesbilitas penduduk terhadap rumah sakit. Namun, jaminan kesehatan saat itu sifatnya terbatas untuk pegawai negeri sipil, aparat keamanan, dan pekerja formal.
Realitas ini memperlihatkan bahwa kebijakan kesehatan Soeharto belum mampu menjawab persoalan disparitas dan ketidaksetaraan layanan kesehatan di antara penduduk Indonesia. Kebijakan pembangunan yang simetris dan terpusat di perkotaan ternyata kurang mampu mengatasi kebutuhan dan kondisi yang beragam dalam pelayanan kesehatan. Sebagai dampaknya, penduduk kota memiliki keleluasaan akses ke layanan kesehatan daripada orang yang tinggal di daerah pedesaan.
Baca juga: Era Baru: Pelayanan Kesehatan di Indonesia pada Awal Kemerdekaan
Meskipun Orde Baru berusaha meningkatkan anggaran kesehatan pada awal 1990-an seiring dengan pulihnya perekonomian, anggaran kesehatan tidak pernah menjadi prioritas anggaran dan tetap rendah bila dibandingkan standar kawasan Asia Tenggara.
Dampaknya terlihat saat Orde Baru mencoba memperkenalkan program layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin pada 1994 melalui skema Kartu Sehat. Terbatasnya anggaran yang tersedia membuat program Kartu Sehat tidak pernah mencapai target yang ingin dicapai.
Bibliografi
Aspalter, C., Pribadi, K. T., & Gauld, R. (Eds.). (2017). Health care systems in developing countries in Asia. Taylor & Francis.
Aspinall, E. (2014). Health care and democratization in Indonesia. Democratization, 21(5), 803-823.
Fossati, D. (2017). From periphery to centre: Local government and the emergence of universal healthcare in Indonesia. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 39(1), 178-203.
Halabi, S. F. (2009). Participation and the right to health: lessons from Indonesia. Health & Hum. Rts., 11, 49.
JUNG, E. (2016). Campaigning for All Indonesians: The Politics of Healthcare in Indonesia. Contemporary Southeast Asia, 38(3), 476–494. http://www.jstor.org/stable/24916767
Nugroho, A. P., Handayani, S., & Effendi, D. E. (2021). Health citizenship and healthcare access in Indonesia, 1945-2020. JSP, 24, 284-301.
Pisani, E., Olivier Kok, M., & Nugroho, K. (2017). Indonesia’s road to universal health coverage: a political journey. Health policy and planning, 32(2), 267-276.
Rosser, A. (2012). Realising free health care for the poor in Indonesia: The politics of illegal fees. Journal of Contemporary Asia, 42(2), 255-275.
