Tanpa adanya bantuan pasukan bumiputra mustahil tentara VOC dapat menaklukkan wilayah jajahannya dalam waktu singkat dan efektif. Kontribusi pasukan bumiputra juga begitu nyata kala pemerintah kolonial memadamkan berbagai pemberontakan pada abad ke-19.
Story Guide
Urgensi Merekrut Penduduk Asli
Sejak awal didirikannya, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) telah mencari sekutu politik dan komersial di antara penduduk Asia dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan dan memperoleh keuntungan dari wilayah tersebut.
Meskipun banyak orang Eropa yang bekerja di VOC, dengan satu juta orang pergi ke Asia selama abad ke-17 dan ke-18, keberadaan mereka tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkelanjutan.
Sektor militer menjadi sektor yang paling membutuhkan sekutu Asia. Namun, kebutuhan akan dukungan militer penduduk asli turut menghadapkan Belanda pada masalah yang serius dan dilematis.
Awalnya Belanda ingin mencari sekutu militer tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Akan tetapi, mereka juga membutuhkan pasukan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Untuk mendapatkan pasukan semacam itu tentu saja tidaklah mudah.
Pada awal abad ke-17, merekrut prajurit yang dapat diandalkan bukanlah masalah besar karena wilayah yang diincar oleh VOC pada saat itu hanya sebagian kecil wilayah pesisir. Namun, masalah baru muncul ketika wilayah yang ingin ditaklukkan mulai meluas, seperti di Maluku, Formosa, Ceylon, dan Jawa.
Tentara VOC
Praktik perekrutan tentara Asia dimulai pada tahun 1620-an, ketika VOC mulai merekrut sejumlah tentara Jepang dan Tionghoa, budak-budak yang berasal dari luar Indonesia (Mardijkers), serta orang-orang Pampanga dari Filipina.
Baca juga: Melacak Sejarah Perbudakan di Samudra Hindia
Meskipun mungkin terlihat mengejutkan, perekrutan orang Jepang pada saat itu merupakan strategi yang lumrah, terutama sebelum penutupan Jepang pada tahun 1636. Gubernur Jenderal Jan Pietersz Coen bahkan memuji ketangkasan para serdadu Jepang, menggambarkan mereka sebagai seperti “domba di negara sendiri tetapi seperti setan di luar”.
Ketika Belanda terlibat dalam kampanye di Maluku pada tahun 1640-an, mereka harus mengakui bahwa kemampuan tentara Eropa masih di bawah tentara pribumi. Orang-orang Eropa kesulitan bertahan di iklim tropis dan tidak mampu beradaptasi dengan kondisi hutan saat berperang.
Sejak saat itu, pola perekrutan berubah, dengan lebih banyak merekrut penduduk lokal. Kelompok-kelompok etnis baru dalam angkatan perang direkrut dari berbagai komunitas di Batavia dan sekitarnya, seperti orang Bali, Bugis, Makassar, Buton, dan Ambon.
Mereka tinggal di kampung-kampung mereka sendiri di dalam dan di sekitar kota Batavia, yang didirikan agar mereka siap untuk dipanggil bila diperlukan.
Tentara bumiputra tidak diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata VOC, tetapi diorganisir secara terpisah di bawah kepemimpinan mereka sendiri, yang kemudian dikomandani oleh perwira-perwira Eropa. Karena mereka berasal dari berbagai etnis yang berbeda, kendala komunikasi awalnya menjadi masalah serius.
Kompi-kompi ini, yang diatur berdasarkan etnis, awalnya berkomunikasi dalam bahasa daerah masing-masing. Untuk mengatasi masalah bahasa, VOC kemudian memutuskan untuk menggunakan bahasa Melayu Batavia sebagai bahasa komunikasi antara komando kompi dan perwira Eropa.
Menariknya, dalam pertempuran, setiap kelompok bertempur dengan cara dan senjatanya sendiri. Hanya sedikit pasukan bumiputra yang dilengkapi dengan senjata api Eropa dan itu pun dengan senjata model lama dan kualitas yang rendah.
Tidak ada transfer besar-besaran senjata Eropa kepada militer bumiputra. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi potensi konspirasi dan pemberontakan di antara para prajurit.
Meskipun demikian, selama ekspedisi, prajurit bumiputra membuktikan peran penting mereka dalam keberhasilan berbagai penaklukan. Sulit membayangkan keberhasilan ekspansi VOC tanpa dukungan dan partisipasi penduduk asli ini.
Pada abad ke-18, berbagai usaha dilakukan untuk mengintegrasikan serdadu bumiputra ke dalam angkatan perang reguler kolonial dan menetapkan organisasi serta unit-unit secara permanen.
Langkah-langkah konkret diambil, seperti merumuskan peraturan organisasi, mengklarifikasi pembayaran dan tugas-tugas serdadu bumiputra, dan memberikan gaji tetap kepada kepala pasukan pribumi yang telah diberikan pangkat Eropa (hingga kapten); serta memberikan kompensasi kepada tentara yang terluka atau cacat selama dinas militer. Secara singkat, upaya dilakukan untuk menjadikan serdadu Asia sebagai bagian tetap dari tentara dan meningkatkan peran mereka di dalamnya.
Namun, perlu dicatat bahwa upaya profesionalisasi ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan upaya yang dilakukan di wilayah kolonial Prancis dan Inggris di India. Prancis sudah mulai membentuk resimen serdadu sepoy reguler pada tahun 1720-an, diikuti oleh Inggris pada tahun 1740-an.
Keduanya berhasil membentuk resimen tentara lokal yang terlatih, disiplin, terorganisir, dan dilengkapi dengan senjata terbaru. Pada akhir abad tersebut, Inggris bahkan memiliki lebih dari 100.000 prajurit sepoy.
Sementara itu, tentara VOC tetap merupakan pasukan amatir dan kurang terorganisir dibandingkan dengan pasukan Prancis dan Inggris yang sudah terlatih dengan baik dan profesional.
Pembentukan Tentara Kolonial Baru
Komposisi pasukan kolonial Belanda terbukti lemah setelah dengan mudahnya ditaklukkan oleh Inggris pada tahun 1811. Setelah kekuasaan Belanda di Nusantara dipulihkan kembali, mereka memutuskan untuk membentuk unit pasukan baru yang nantinya menjadi cikal bakal pasukan KNIL.
Sebuah komisi di bawah pimpinan Jenderal J. W. Janssens ditunjuk untuk memberikan saran tentang komposisi tentara kolonial yang baru dan cara-cara untuk mempertahankan Imperium Belanda, yang saat itu hanya terdiri dari Jawa dan Maluku. Komisi ini merekomendasikan pembentukan pasukan kuat sebanyak 10.000 personel, yang terdiri dari kombinasi pasukan Eropa dan bumiputra.
Rekomendasi ini sebenarnya cukup sulit untuk diwujudkan, mengingat terbatasnya jumlah orang Eropa yang tersedia. Namun, beruntung pada masa itu terjadi demobilisasi besar-besaran pasca-Perang Napoleon, sehingga tersedia 10.000 tentara yang mencari pekerjaan. Tidak kurang dari 84% pria Eropa yang datang ke Jawa dalam periode 1816-1825 memiliki latar belakang militer dan telah berpartisipasi dalam kampanye Perang Napoleon.
Perang Jawa (1825-1830) memberi desakan untuk merekrut lebih banyak pasukan Eropa. Langkah darurat pun diambil dengan merekrut para kriminal dari penjara Belanda dan orang-orang miskin dari panti sosial.
Selama Perang Jawa, jumlah serdadu bumiputra tetaplah sedikit. Hal ini karena kecurigaan dan keraguan terhadap kemampuan mereka, terutama serdadu Jawa. Gubernur Jenderal Van Den Bosch, menjabat sejak 1830, mencoba melakukan perubahan kebijakan.
Ia tidak hanya mengenalkan sistem tanam paksa tetapi juga melakukan ekspansi kekuasaan ke Sumatra. Di wilayah itu, ia langsung dihadapkan dengan Gerakan Padri. Karena pasukan yang tersedia tidak mampu mendukung ekspansi yang dilakukan, ia memutuskan memperbanyaknya dengan merekrut lebih banyak serdadu bumiputra. Pada titik inilah KNIL dibentuk.
Yang menarik, ia melihat orang-orang Jawa yang sebelumnya diragukan untuk mengisi posisi itu. Akibatnya, perdebatan dengan elite militer sempat muncul. Para elite militer bersikukuh orang Jawa tidak bisa dipercaya dan jumlah 8000 serdadu Jawa dipandang sudah terlalu banyak.
Sebagai alternatif, perekrutan serdadu dari wilayah Ghana pun sempat ditempuh. Perekrutan ini dipandang sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi mahalnya biaya merekrut orang Eropa dan keraguan terhadap serdadu bumiputra.
Baca juga: Sepak Terjang Tentara Afrika di Hindia-Belanda
Serdadu Afrika yang dipandang loyal dan murah langsung ditempatkan di Sumatra. Namun, reputasi mereka rusak lantaran perilaku buruk dan beberapa pemberontakan kecil yang sempat dilakukan. Pada saat yang sama Inggris mendesak Belanda untuk menghentikan praktik perekrutan dari Afrika karena dipandang sebagai perdagangan budak dengan membeli budak dari Raja Asante.
Strategi perekrutan lainnya, yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari praktik-praktik VOC, juga berakhir dengan kegagalan. Van den Bosch merekrut satuan-satuan pembantu yang disediakan oleh para pangeran Jawa dengan imbalan bayaran, seperti yang telah dipraktikkan oleh VOC atau pemerintah kolonial dalam Perang Jawa.
Hal ini menghabiskan banyak uang, tetapi tidak menghasilkan unit militer yang dapat dipercaya. Meskipun demikian, Van den Bosch memperkenalkan kembali pendekatan ini pada tahun 1830-an. Ia menciptakan pasukan khusus tentara petani Jawa dengan memaksa setiap bupati di Jawa untuk menyediakan 5.000 tentara dari kabupatennya.
Cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak anggota baru adalah dengan memperkuat unit-unit Jawa yang sudah ada dengan menarik kerabat, teman, dan orang-orang lain dari desa-desa asal.
Kelompok-kelompok kecil perekrutan calon prajurit Jawa pergi ke kampung halaman mereka selama masa cuti untuk menarik minat kerabat mereka dalam karier militer.
Kelompok-kelompok perekrut lainnya berkeliaran di pedesaan dan menerapkan metode yang kurang selektif. Seorang penulis Belanda tanpa nama menggambarkan proses perekrutan semacam itu. Sebuah gubuk didirikan, di mana para gadis menari dan orang-orang berjudi. Para pemuda Jawa dibujuk untuk masuk ke dalamnya; mereka meminjam uang dari perekrut, dan berjanji untuk mendaftar jika mereka tidak dapat mengembalikannya. Dengan demikian mereka jatuh ke tangan para perekrut, dan dibawa ke barak.
Jelas bahwa perekrutan tentara kolonial pada paruh pertama abad ke-19 bukanlah hal yang mudah. Ada ketidakpercayaan umum terhadap prajurit pribumi, baik Jawa, Ambon, atau lainnya. Ada upaya putus asa untuk meningkatkan jumlah orang Eropa sebanyak mungkin dan mencari alternatif di tempat lain, misalnya di Afrika Barat.
Meskipun demikian, 50 persen tentara sebenarnya terdiri dari orang Jawa, sebuah situasi yang dengan berat hati diterima oleh para elit militer.
Referensi
Bossenbroek, M. (1995). The living tools of empire: The recruitment of European soldiers for the Dutch colonial army, 1814–1909. The Journal of Imperial and Commonwealth History, 23(1), 26-53.
De Moor, J. (2017). The recruitment of Indonesian soldiers for the Dutch Colonial Army, c. 1700–1950. In Guardians of empire (pp. 53-69). Manchester University Press.
Groen, P. (2018). Colonial warfare and military ethics in the Netherlands East Indies, 1816–1941. In Colonial Counterinsurgency and Mass Violence (pp. 25-44). Routledge.
Knaap, G. (2022). The Empire’s Naval and Army Personnel. In Genesis and Nemesis of the First Dutch Colonial Empire in Asia and South Africa, 1596–1811 (pp. 232-270). Brill.
Knaap, G. (2022). The Empire’s Voyages, Garrisons and Military Practices. In Genesis and Nemesis of the First Dutch Colonial Empire in Asia and South Africa, 1596–1811 (pp. 308-364). Brill.
Lohnstein, M. (2018). Royal Netherlands East Indies Army 1936–42 (Vol. 521). Bloomsbury Publishing.
