Sejarah Gerakan Paderi

Perang Paderi merupakan peperangan yang berlangsung di daerah Minangkabau, Sumatra Barat. Tepatnya di kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya pada tahun 1803-1838. Perang tersebut berawal peperangan antara Gerakan Paderi dengan kaum adat, namun perang tersebut berkembang setelah golongan adat melibatkan Belanda. Mekipun pada akhirnya gerakan Paderi dan Adat bersatu melawan kolonialisme. Asal kata dari Paderi adalah Pidari yaitu Ulama yang selalu memakai pakaian putih. Ada yang mengatakan asal dari kata Paderi itu karena para pemimpin gerakan ini berasal dari daerah Padari yaitu daerah yang berasal dari Pedir yang telah naik haji ke Makkah melalui pelabuhan Pedir.

Dari awal masyarakat Sumatra Barat dengan struktur sosialnya mempunyai kecenderungan menimbulkan konflik intern, yaitu berdasarkan perbedaan posisi mereka terhadap adat dan agama. Kaum paderi dengan fundamentalisme serta puritanismenya dengan sendiri menghadapi perlawanan kaum adat yang lebih condong mengadakan keselarasan antar agama dan adat. Dalam perang intern antara kedua pihak itu wajarlah apabila kemudian timbul pendekatan antara kaum adat dan belanda. Dengan aliansi itu belanda dapat memperkokoh kedudukannya di Sumatra Barat.[1]

Latar Belakang Terbentuknya Gerakan Paderi

Perang Paderi merupakan peperangan yang pada awalnya akhibat pertentangan dalam masalah agama yang kemudian berubah menjadi peperangan melawan penjajahan Belanda. Peperangan berlangsung di Sumatra Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan kerajaan Pagaruyung, yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838.[2]

Ketika orang Minangkabau memeluk agama Islam pada pertengahan abad ke-16, terdapat dua cara hidup yang berdampingan secara damai yaitu adat lama dan Syara’ Islam yang sama-sama dihormati. Kedua mendapat tempat dalam masyarakat Minangkabau. Golongan adat dan golongan Syara saling melengkapi satu sama lain. Tetapi pada masa selanjutnya, kerja sama ini tidak abadi, keadaan menjadi berubah karena perkembangan yang kemudian tampak adalah timbulnya kebiasaan-kebiasaan buruk seperti sabung ayam, madat, berjudi, dan minum-minuman keras. Kebiasan ini makin meluas dan mempengaruhi kelompok pemudanya.[3]

Sementra itu, Pada awal abad ke-19 ulama dari Minangkabau mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi yang telah mereka pelajari di tanah suci. kembali dari tanah suci ulama-ulama dengan membawa ide pembaharuan di Sumatra barat yaitu gerakan yang menghendaki agama islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan al-Qut’an dan Hadits. Mengajak umat islam untuk membersihkan kehidupan agama dari pengaruh kebudayaan setempat yang dianggap menyalahi ajaran agama islam yang ortodoks.[4]

upaya ini mendapat simpati besar dari berbagai pihak yang memang sudah tidak rela lagi melihat islam demikian rusak. Ulama-ulama muda yang bercita-cita luhur untuk memperbaiki islam, banyak yang terpengaruh, temasuk Tuangku Nan Renceh, Tuangku Mangsiangan, dan beberapa tokoh penghulu serta ninik-mamak yang mendukungnya, seperti penghulu Datuk Bandahara, di alahan panjang, Peto Syarif tuangku Mudo, yang kemudian menjadi Tuangku Imam Bonjol, Tuangku Kubu Senang, Tuangku Lubuk Alung, dan sebagainya.[5]

Kemudian dalam menghadapi kebiasaan buruk kaum adat, kaum ulama mulai mengadakan reaksi, sehingga gerakannya dikenal dengan gerakan Paderi. Kaum Paderi ingin memperbaiki keadaan masyarakat dengan cara mengembalikan pada ajaran islam yang murni. Sejak itu timbul bibit-bibit pertentangan antar kaum Paderi dengan kaum Adat. [6]

Konfrontasi Gerakan Paderi dengan Adat

Perang Paderi merupakan peperangan yang meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Hampir selma 20 tahun pertama perang ini (1803-1821) dapatlah dikatakan sebagai perang saudara antara sesama etnis Minang dan etnis Mandailing.[7]

Sebenarnya ada pertemuan di antara kaum Adat dengan kaum Ulama untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Karena usaha diplomasi itu tidak berhasil, kaum adat diserang oleh kaum Ulama. Seiring dengan itu, dibeberapa negeri dalam wilayah kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Paderi di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung sehingga pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Muning Alamsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibukota kerajaan. Kemudian kaum Adat yang terdesak meminta bantuan kepada Inggris.[8]

Konfrontasi Gerakan Paderi dengan Kolonial

Pada waktu itu di pantai Sumatra Barat yang berkuasa adalah Inggris. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Inggris. Dengan kesempatan ini, Inggris yang sudah lama mengincar daerah pedalaman yang subur pun bisa terwujud. Namun sesuai dengan perjanjian London(1824), Inggris harus menyerahkan daerahnya kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Du Puy sebagai Residen. Kemudian kaum Adat beralih meminta bantuan kepada Belanda.[9]

Pada tanggal 10 februari 1821, Residen Du Puy beserta tokoh-tokoh Adat mengadakan perjanjian. Dengan dasar perjanjian ini maka beberapa daerah di Minangkabau diduduki Belanda. Langkah Belanda tidak semata-mata untuk melawan kaum Paderi, akan tetapi lebih banyak ditunjukkan untuk menanam kekuasaannya. Pada 18 Februari 1821 Belanda menduduki Simawang dengan membawa sua meriam dan seratus orang tentara. Sejak itu dimulailah perang Paderi melawan Belanda.[10]

pada bulan April 1821, atas perintah Residen James Du Puy di Padang. Menyerang Paderi dan berhasil memukul mundur kaum Paderi sehingga mereka kaluar dari Pagaruyung. Belanda kemudian membangun benteng di Batusangkar dengan nama Fort Van der Capellen. Sementara itu, kaum Paderi menyusun kekuatan dan pertahanan di Lintau. Pada tanggal 13 april 1823, Belanda mencoba menyerang Lintau. Namun, Kaum Paderi dengan gigih melakukan perlawanan. Kegigihan kaum Paderi tersebut memaksa pasukan Belanda kembali ke Batusangkar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 April 1823.[11]

Pada tahun 1825 berhubung dengan adanya perlawanan Diponegoro di Jawa dan semakin melemahnya pasukan Belanda di berbagai daerah pertempuran membawa akhibat makin luasnya perlawanan kaun Paderi. Dengan siasatnya, Belanda mengadakan Perjanjian dengan kaum Paderi (yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol) yang diadakan di Ujung Karang dan ditandatangani di Padang pada tanggal 15 November 1825. Gencatan senjata dengan kaum paderi baginya sangat menguntungkan, karena dengan demikian sebagian dari pasukannya di daerah ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pasukannya di Jawa dalam usahanya melawan Diponegoro.[12]

Namun perdamaian antara Belanda dengan kaum Paderi ini mengecewakan para pengikut kaum adat. Dari kekecewaan itu, kaum adat mulai melakukan perlawanan terhadap Belanda. Melihat situasi tersebut, nampak jelas kedudukan Belanda di Sumatra sangat sulit. Residen Mac Gillavry, demikian pula pemimpin Militer De Richemont tidak berhasil mengalahkan kaum Paderi dan kaum Adat tidak seluruhnya memihak kepadanaya.[13]

Selama periode gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan. Di samping itu, ia juga mencoba merangkul kaum Adat. Maka pada akhirnya muncul suatu kompromi yang dikenal dengan nama “Plakat Puncak Pato”. Kompromi tercapai ketika diadakan perundingan di Tabek Patah (termasuk Kabupaten Tanah Datar sekarang). Plakat Puncak Pato mewujudkan konsensus “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (Adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah).[14]

Di awal bulan Agustus 1831, Lintau berhasil ditakhlukkan. Dengan demikian, Luhak Tanah Datar dan Luhak Limo Puluah pun berhasil ditahlukkan. Kaum Paderi terus melakukan konsoidasi dan berkubu di Kamang. Namun seluruh kekuatan kaum Paderi di Luhak Agam akhirnya pun terpaksa mundur ke Bonjol setelah jatuhnya Kamang di akhir tahun 1832.[15]

Namun, sejak awal 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum Adat dan kaum Paderi melawan Belanda. Pada kelanjutannya kedua pihak telah memutuskan untuk bahu membahu melawan Belanda. [16]

Akhir perang Padri

Pada ahkir September 1834 pasukan Belanda menyiapkan pasukan besar untuk mulai menyerang Bonjol. Dilihat dari gerakan-gerakan militer yang dilakuakan Belanda mulai tahun 1835 nampak jelas, bahwa kekuatan militernya sebagian besar dikerahkan untuk meruntuhkan kekuatan kaum Paderi di Bonjol. Untuk tujuan ini daerah-daerah di sekitar Bonjol dicoba untuk dikuasainya. Hal ini nampak misalnya dalam persiapan mereka untuk beroperasi ke daerah Alahan Panjang, dengan mengerahkan pasukan yang cukup besar. Pada tanggal 21 April 1835 dua kelompok pasukan Belanda telah menyerang pertahanan kaum Paderi di sekitar Semawang Gedang. Pasukan Paderi melakukan pertempuran, ternyata tidak dapat mengatasi kekuatan musuh, sehingga terpaksa menyingkir. Pasukan Belanda yang kemudian bergerak maju sampai di dekat kumpulan (jarak kurang lebih 1 setengah jam perjalanan dari Bonjol) telah disambut oleh pasukan kaum Paderi yang berada di daerah tersebut. Kekuatan kaum Paderi sebesar 12.000 orang di daerah itu akhirnya dapat memukul mundur pasukan musuh, sehingga pemimpin pasukan Belanda merasa perlu mendatangkan bantuan pasukan yang sedang berada di Batipo. Dalam menghadapi pasukan Belanda yang telah mendapat bantuan itu, pasukan Paderi ternyata kalah kuat sehingga terpaksa mundur. Pertahanan Belanda yang berada di Batu Bendidit kemudian di kepung oleh pasukan Paderi tersebut, tetapi usaha para kaum Paderi untuk menduduki daerah tersebut tidak berhasil. Pada tannggal 11 Mei 1835 benteng Paderi di sebuah bukit dekat Bonjol juga telah diduduki oleh Belanda.[17]

Pada tanggal 8 Februari 1835 Tuanku Imam Bonjol menyatakan kepada Residen Belanda di Padang kesediaanya untuk mengadakan gencatan senjata. Untuk sementara waktu aktivitas gerakan pasukan Belanda dihentikan setelah adanya perjanjian gencatan senjata. Waktu Belanda mendesak Imam Bonjol agar menyerah bersama pengikutnya, Bonjol dan pengikutnya mau menyerah apabila pasukan Belanda ditarik dari daerah Alahan Panjang. Karena Belanda tidak dapat menerima usul itu maka keadaan menjadi tegang kembali. Pasuak-pasukan pengikut Tuanku Imam Bonjol mengadakan perlawanan. Serdadu Belanda pada Tanggal 25 November 1835 berkumpul di depan benteng Bonjol bersama-sama dengan jumlah 13.000 pasukan bantuan, baik terdiri dari pasukan-pasukan Bumiputra dari penduduk setempat maupun dari daerah lain. Dalam pertempuran yang terjadi, benteng Bonjol masih dapat dipertahankan oleh kaum Paderi.[18]

Selama tahun 1836 kekuatan kaum Paderi masih belum dapat dipatahkan sama sekali oleh militer Belanda. Untuk mematahkan benteng Bonjol, Belanda mengerahkan lagi pasukan-pasukannya di sekitar Bonjol. Pada tanggal 10 Agustus 1837 Tuanku Imam Bonjol menyatakan bersedian lagi untuk mengadakan perundingan perdamaian. Belanda mengharap bahwa perundingan itu akan diikuti dengan kesediaan Tuanku Imam Bonjol untuk menyerah. Namun perundingan gagal dan usaha perdamaian itu menyebabkan timbulnya lagi pertempuran pada tanggal 12 Agustus 1837.[19]

Dalam pertempuran itu kaum Padri tidak berdaya terhadap pasukan musuh yang jumlah disamping sejatanya yang lebih lengkap, sehingga terpaksa menyerah. Penyerahan Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya terjadi pada tanggal 25 Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal 19 Januari 1839 dibuang ke Ambon, lalu pada tahun 1841 dipindahkan ke Manado, da meninggal di sana pada tanggal 6 November 1846.[20]

Meskipun pada tahun 1837 benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Peperangan tersebut kenyataannya belum benar-benar usai. Prang masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu, dibawah pimpinan Tuanku Tambusai jatuh pada tanggal 28 Desember 1838. Selanjutnya kerajaan Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari pax neerlandica di bawah pengawasan Belanda. [21]

Kesimpulan

Perang Padri terjadi di Sumatera barat dan sekitarnya tepatnya di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi akibat adanya  pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Bermula dari kebiasaan kaum adat yang buruk, sehingga mendapat reaksi yang sangat hebat dari kaum ulama. Dengan tujuan ingin meluruskan kaum adat kepada ajaran yang menghendaki agama islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan al-Qut’an dan Hadits, maka para ulama merasa perlu adanya pemersatu dalam menjalankan misi penumpasan kemungkaran. Oleh karena itu para ulama membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Padri, yang dengan gerakan ini juga bisa disebut dengan Perang Padri. Hampir selama 20 tahun pertama (1803-1821) perang ini dapatlah dikatakan sebagai perang saudara antara sesama etnis Minang dan etnis Mandailing.

Peperangan ini dapat di bagi menjadi tiga masa. Masa pertama berlangsung antara 1821-1825, ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerah Minangkabau. Masa kedua adalah antara tahun 1825-1830, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Padri yang mulai melemah. Ketika itu pihak Belanda sedang memusatkan perhatiannya pada Perang Diponegoro di Jawa. Masa ketiga antara tahun 1830-1838, ditandai dengan perlawanna Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran, kemudian diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri.

DAFTAR PUSTAKA

Daya, Burhanuddin. Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1990.

Djoened, Marwati. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 1999.

Soebachman, Agustina. Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun. Yogyakarta: Syura Media Utama: 2014.

[1] Sartono kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 1999), hlm. 380

[2] Agustina Soebachman, Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun, (Yogyakarta: Syura Media Utama: 2014), hlm. 158

[3] Marwati Djoened, Sejarah Nasional Indonesia IV,(jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 168

[4] Sartono kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia.., hlm. 377

[5] DR. Burhanuddin Daya, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, (yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm. 52

[6] Marwati Djoened, Sejarah Nasional…, hlm.169

[7] Agustina Soebachman, Sejarah Nusantara…, hlm. 159

[8] Ibid, hlm. 159-160

[9] Marwati Djoened, Sejarah Nasional…, hlm. 172

[10] Ibid, hlm. 172

[11] Agustina Soebachman, Sejarah Nusantara.., hlm. 160-161

[12] Marwati Djoened, Sejarah Nasional…, hlm. 176

[13] Ibid, hlm. 178

[14] Agustina Soebachman, Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun…, hlm. 161-162

[15] Ibid, hlm.162

[16] Ibid.

[17] Marwati Djoened, Sejarah Nasional…, hlm. 181-182

[18] Ibid.,

[19] Ibid, hlm. 183

[20] Marwati Djoened, Sejarah Nasional…, hlm.183

[21]Agustina Soebachman, Sejarah Nusantara…, hlm. 167