Balai Pustaka dan Politik Perbukuan pada Masa Kolonial

Politik etis, mendengar istilah itu mungkin kita langsung berpikir mengenai periode awal abad ke-20, yang ditandai dengan serangkaian modernisasi, westernisasi, dan kemunculan gerakan politik di Hindia Belanda.  Namun ada fenomena lain yang juga menarik pada periode ini yaitu politik perbukuan yang dilakukan pemerintah kolonial melalui Balai Pustaka. Kehadiran Balai Pustaka memperkuat propaganda pemerintah kolonial dalam melawan pergerakan yang dilakukan oleh bumiputra melalui percetakan dan terbitan independennya.

Pendirian Balai Pustaka

Sebelum abad ke-20, tidak ada regulasi yang berarti untuk mengatur perbukuan di Hindia-Belanda. Meskipun demikian, tidak selayaknya apabila mengatakan bahwa sebelum abad itu, Indonesia belum mengenal literatur dan seluruh penduduknya buta huruf. Karena pada kenyataannya Indonesia telah mengenal literatur sejak lama, hal ini dibuktikan melalui eksitensi manuskrip-manuskrip berusia ratusan tahun yang sekarang sebagian berada di Belanda.

Politik perbukuan di wilayah ini baru dimulai secara formal pada 14 September 1908, saat pemerintah mendirikan Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur  (Komisi Bacaan Rakyat) yang dipimpin G. A. J. Hazeu (Jedamski, 1992: 25).

balai pustaka
Hazeu sedang menonton pertunjukan wayang beber di rumah dr. Wahidin Sudirohusodo (Sumber: KITLV)

Komisi ini bertugas melakukan regulasi bacaan yang dibaca penduduk bumiputra saat itu. Selain itu, Volkslectuur juga bertugas memberikan saran kepada Direktur Pendidikan yang bertugas mengurus sekolah-sekolah bumiputra.

Pendirian Volkslectuur tidak dapat dilepaskan dari munculnya penerbit-penerbit bumiputra yang mulai menerbitkan bacaan liar antara tahun 1906-1912. Tirto Adhi Soerjo melalui Medan Priajinya menjadi pelopor munculnya bacaan fiksi dan non-fiksi untuk mendidik bumiputra.

Selain Tirto, ada Haji Misbach  yang melalui percetakan Insulinde menerbitkan Mata Gelap dan percetakan VSTP (Serikat Buruh Kereta dan Tremp) menerbitkan  Si Tetap (Yusuf, 2010 :44).

Pemerintah Kolonial memang tidak pernah mengeluarkan peraturan khusus untuk mencekal bacaan-bacaan liar tersebut. Akan tetapi, kehadiran Volkslectuur diharapkan mampu melakukan regulasi bacaan untuk bumiputra, sehingga tidak mengherankan apabila tema bacaan yang disajikan pun hanya berkisar pada pelajaran ketrampilan teknik, pertanian, pertanian, ilmu alam, dan tata perilaku. 

Usaha Balai Pustaka membentuk Selera Sastra Penduduk

Pengaruh Volkslectuur semakin kuat saat tampuk pimpinan dijabat oleh D. A. Rinkes pada 1917. Pada masa kepimpinannya, ia berhasil menata ulang Komisi Bacaan Rakyat dan menjadikannya lembaga otonom bernama,  Kantoor voor de Volkslectuur atau yang lebih dikenal dengan nama Balai Poestaka.

balai pustaka
DR. Rinkes berfoto bersama anggota komisi Volkslectuur

Tugas lembaga otonom ini adalah mengatur pengumpulan naskah, percetakan, penerbitan, dan peredaran buku-buku yang dianggap bermutu menurut pemerintah kolonial.

Di bawah kepemimpinan Rinkes, lembaga ini menjadi semakin besar dengan hadirnya departemen editorial, departemen terjemahan, departemen perpustakaan, dan departemen pers serta pabrik percetakan yang lengkap. Stafnya bisa mencapai sekitar 250 orang.

Rinkes adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam menyusun visi dan misi Balai Pustaka untuk ke dapannya. Oleh sebab itu, para penggantinya pun hanya terkesan melanjutkan rancangan Rinkes (Teeuw, 1972: 112).

Balai Poestaka tidak hanya menyediakan bacaan untuk penduduk, tetapi juga membentuk selera sastra masyarakat saat itu. Pada masa ini, nampak jelas bahwa sastra tradisional masih mendominasi bacaan masyarakat pada umumnya.

Daerah berbahasa Jawa didominasi oleh buku-buku cerita wayang Jawa tradisional, dongeng, legenda, dan sejarah pribumi yang disajikan dalam bentuk prosa atau puisi.

Sementara di daerah lain, sastra Melayu dan novel terjemahan Barat mulai mendominasi minat bacaan penduduk bumiputra sejak tahun 1917. Kisah-kisah seperti Hikayat Hang Tuah dan novel Alexandre Dumas mulai banyak dinikmati penduduk bumiputra. Tidak hanya karya lama dan terjemahan, tetapi Balai Pustaka juga mulai menerbitkan karya-karya modern yang ditulis penulis bumi putra. Dari sekian karya itu, Novel Sitti Nurbaja (1922) menjadi salah satu karya terpopuler pada periode itu (Ibid: 117).

Melalui karya-karya yang diterbitkan lembaga ini, kita dapat melihat formulasi yang dihadirkan Balai Pustaka untuk membentuk selera bacaan masyarakat. Mereka ingin mengumpulkan berbagai macam dongeng masyarakat, menghadirkan bacaan roman untuk rakyat dan sedapat mungkin menghindari isu-isu agama, rasial, dan politik (Susanto: 2019). Upaya ini didukung dengan kemampuan Balai Pustaka dalam menghadirkan buku-buku yang harganya lebih murah dibanding terbitan percetakan mandiri.

Berbagai inovasi yang dilakukan Balai Pustaka merupakan usaha terselubung lembaga ini untuk memadamkan api perlawanan yang dipicu oleh bacaan-bacaan liar penerbit bumiputra.

Upaya Memadamkan Bacaan-Bacaan Liar Bumiputra

Rickes tidak hanya ingin mengawasi dan mengatur selera sastra penduduk bumiputra, tetapi ia juga ingin mengontrol penerbitan bumi putra. Apabila kontrol itu berhasil dilakukan, maka Balai Pustaka akan menjadi lembaga yang mampu mengendalikan aspirasi, nilai, dan tindakan penduduk bumi putra (Fitzpatrick, 2000: 119).

Beberapa kali ia berusaha mengambil alih percetakan bumiputra. Salah satu percetakan yang ingin ia ambil alih adalah  Evolutie yang dipimpin oleh Datoek Toemenggoeng . Alasannya, Evolutie melalui koran Neratja memiliki tendensi politik mendukung gerakan Sarekat Islam.

Keduanya sempat berkonflik, Rinkes mempermasalahkan artikel Neratja yang mengangkat isu Sarekat Islam dan gagasan Tjokroaminoto. Sementara, Datoek yang tidak terima menganggap Rinkes mencoba melakukan sensor surat kabar.

Sebagai balasannya, Rinkes mempermasalahkan pinjaman uang Evolutie. Ia juga menawarkan untuk mengambil alih percetakan, karyawan dan semua publikasi percetakan. Ia bahkan menawarkan untuk melunasi hutang percetakan itu, tetapi Datoek Toemenggoeng menolak tawaran itu.

Karena penolakan itu, Rinkes kemudian menerbitkan beberapa artikel berbahasa Belanda dan Indonesia. Ia membahas hutang percetakan-percetakan bumiputra yang sebelumnya dirahasiakan. Tidak berhenti di sana, ia juga menuduh Neratja sebagai media korup.

Setelah kegagalan Rinkes menguasai percetakan mandiri bumiputra agar bergantung kepada pemerintah, ia mencoba berkompetensi dengan percetakan bumiputra. Pada tahun 1918, Balai Poestaka menerbitkan jurnal ilmiah bernama Sri Poestaka yang kemudian berkembang menjadi Pandji Poestaka.

Dalam waktu singkat, Pandji Poestaka menjadi jurnal paling populer untuk orang-orang bumiputra, dari 3000 eksemplar menjadi 7000 eksemplar. Keberhasilan ini menjadikan Pandji Poestaka sebagai counter propaganda efektif untuk melawan bacaan-bacaan liar bumiputra seperti Api yang gencar menyuarakan PKI dan Sin Po milik keturunan Tionghoa. Bahkan Rinkes berencana mengubah Panji Poestaka menjadi surat kabar harian agar fungsinya semakin efektif (Jedamski, 1992: 35).

Kemajuan  Balai Pustaka dalam berkompetisi dengan bacaan-bacaan liar bumiputra tidak dapat dilepaskan dari persetujuan pemerintah dan sumber daya keuangan yang hampir tak terbatas disediakan untuk kegiatan jurnalistik.

Perlawanan Percetakan-Percetakan Bumiputra

Kendati demikian, usaha yang dilakukan oleh Balai Pustaka tidak serta merta langsung berhasil, malahan antara tahun 1920-1926 bacaan-bacaan liar bumiputra memberikan perlawanan sengit terhadap balai pustaka.

Pada awal dekade 1920-an atau setelah Sneevliet datang ke Hindia Belanda, banyak perubahan yang terjadi khususnya dalam wacana propaganda politik bumiputra. Serikatserikat buruh, perhimpunan, organisasi tumbuh begitu pesat dengan ideologi komunis yang diusung.

Pertumbuhan serikat buruh diikuti pula oleh surat kabar dari kelompok organisasi dan sastra sebagai alat untuk menyampaikan pesan (propaganda) politik tertentu. Sastra propaganda itu pun muncul dalam berbagai bentuk, mulai novel Rasa Mardika karya Soemantri, syair Sama Rasa dan Sama Rata karya Mas Marco (Sinar Djawa, 10 April 1918),  syair Kehilangan Kecintaan Kita karya Soetjipto (Hidoep, 1 Maret 1925), Hikajat Kadiroen karya Semaoen (novel 1920).

balai pustaka
Mas Marco Kartodikromo salah satu penulis bumiputra yang aktif dalam menulis sastra perlawanan.

Bacaan liar yang muncul ini diharapkan dapat mengenalkan rakyat terhadap istilah-istilah baru yang berkaitan dengan gerak perlawanan melawan kekuasaan kolonial, seperti kapitalisme, sosialisme, internasionalisme, beweging (pergerakan), staking (pemogokan), dan vergadering (rapat umum), dan sebagainya.  Bacaan liar melukiskan situasi pergerakan, eksploitasi kolonial, dan mendorong pembacanya untuk berpartisipasi dan bergerak melawan kediktatoran kolonial.

Perang propaganda antara percetakan bumiputra dan Balai Pustaka pun tidak terhindarkan. Moeso dalam surat kabar Proletar, 23 Juli 1925 berjudul “Boekoe-boekoe sendiri, pikiran-pikiran sendiri, moral sendiri” menyampaikan:

“Kaoem kapital sekarang menerbitken matjam-matjam boekoe jang tidak terhingga banjaknja. Itoe semoea maksoednja tidak lain jaitoe oentoek menyesatken dan membingungken kaoem boeroeh, soepaja ini tidak bisa melawan keras-kerasan sebagai mestinja” (Sulton, 2015: 216).

Puncak dari berbagai propaganda ini adalah saat terjadinya pemberontakan PKI tahun 1926-1927. sejak saat itu pemerintah kolonial baru mengambil langkah tegas, dengan menutup percetakan yang menentang kolonialisme. Selain menutup percetakan bumiputra, pemerintah kolonial juga banyak menahan dan membuang para aktivis buruh yang sebelumnya aktif dalam menerbitkan propaganda melawan pemerintah ke Digul (Yusuf, 2010: 45).

Tidak berhenti disitu, polisi Politieke Inlichtingen Dienst (PID) juga semakin efektif mengawasi pertemuan-pertemuan dan melakukan campur tangan dalam pidat-pidato. Mereka juga melakukan penggeledahan rumah, melakukan sensor, menyita koran harian, mingguan, dan bulan dan juga buku-buku (Razif,2013: 94).

Daftar Pustaka

Fitzpatrick, Elizabeth B. “Balaipustaka in The Dutch East Indies: Colonizing a Literature” dalam Simon, Sherry dan Paul St-Pierre. Changing the Terms Translating in the Postcolonial Era.

Jedamski, Doris. “Balai Pustaka — A Colonial Wolf in Sheep’s Clothing”. Archipel, volume 44, 1992.

Razif. “Buruh Kereta Api dan Komunitas Buruh Manggarai” dalam Erman, Erwiza dan Ratna Saptari (editor). Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Sulton, Agus. “Sastra “Bacaan Liar” Harapan Menuju Kemerdekaan”. Bahasa & Sastra, Vol.15, No.2, Oktober, 2015.

Susanto, Dwi dan Rianna Wati. Wacana Romantisme dalam Sejarah Sastra Indonesia Periode Kolonial Belanda (1900-1942)”. KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Vol. 5, No. 1, April, 2019.

Teeuw, Andries. “The Impact of Balai Pustaka on Modern Indonesian Literature”. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London Vol. 35, No. 1, 1972.

Yusuf, Iwan Awaluddin dkk. Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi.  Yogyakarta: PR2Media, 2010.

Similar Posts:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *